Tak boleh ada intervensi politik dalam pemilihan Dirut baru BJB

id Pemprov Jabar,Dirut BJB,Intervensi Politik,Pemilihan Dirut Baru BJB,Dedi Mulyadi,BJB

Tak boleh ada intervensi politik dalam pemilihan Dirut baru BJB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (5/3/2025). ANTARA/Ricky Prayoga


Kedua, Dirut BJB harus berani melakukan restrukturisasi sumber daya manusia (SDM). Dedi menekankan bahwa pegawai yang tidak kompeten harus dievaluasi demi menjaga kredibilitas bank.

"BJB itu bukan sekretariat daerah, tetapi lembaga perbankan independen. Jumlah pegawai harus dirampingkan dengan memilih mereka yang benar-benar memiliki standar layanan tinggi," tegasnya.

Ketiga, ia menyoroti efisiensi biaya operasional. Dedi menyebut bahwa pengeluaran operasional BJB seharusnya tidak melebihi 45-50 persen dari total anggaran bank.

Keempat, ia menilai jumlah kantor cabang BJB saat ini terlalu banyak dan harus dikurangi.

"Jika ada calon yang sanggup menjalankan semua ini, bahkan berani menurunkan suku bunga, maka ia layak menjadi Dirut BJB. Kalau tidak, ya jangan," kata Dedi.

Dedi juga menekankan bahwa BJB harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan memberikan layanan perbankan terbaik bagi masyarakat dan aparatur birokrasi.

Baca juga: Proliga 2020 - Tim putri BJB bekuk Gresik Petrokimia 3-0

Pewarta :
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.