Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) Triwulan 1 Tahun 2025 sebagai bagian dari langkah melakukan evaluasi capaian pembangunan untuk peningkatan daya saing daerah.
"Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan dalam arti luas, pemberdayaan dan peningkatan daya saing daerah," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dalam sambutan pada Rakor tersebut di Bantul, Jumat.
Menurut dia, pembenahan sistem pemerintahan sekarang ini terus menerus dilakukan untuk mendorong penerapan good governance atau tata kelola yang baik.
Hal itu, mengingat pada awal 2025, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Telah kita tindaklanjuti dengan melakukan perubahan penjabaran APBD untuk mendukung delapan cita cita prioritas pembangunan nasional. Saya harap, kita juga tetap dapat bersama sama mewujudkan visi misi Bupati dengan 20 program yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029," katanya.
Bupati Bantul juga mengatakan, Kabupaten Bantul masih memiliki masalah besar yang sampai saat ini terus diupayakan pemecahannya, yaitu kemiskinan ekstrim, penuntasan stunting dan penyelesaian masalah persampahan.
"Saya berharap tahun 2025 ini angka kemiskinan dan stunting dapat turun, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan sampah dapat kita kelola dengan baik," katanya.
Bupati mengajak semua pihak untuk melakukan evaluasi dan refleksi target target pembangunan yang sudah dicapai, terlebih selama dua tahun berturut turut nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bantul mengalami penurunan.
"Wajib kita lakukan pembenahan. Sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah maupun stakeholder harus kita tingkatkan. Pelaksanaan program dan kegiatan harus sampai dengan outcome dengan tolak ukur dampak keberhasilan," katanya.
Terlebih pada era digital saat ini, pemerintah dituntut untuk menjadi lebih inovatif dan menjadi aparatur yang kreatif. Sehingga, hasil monitoring dan evaluasi menjadi keniscayaan pembangunan dan perumusan kebijakan agar lebih berkualitas dan implementatif.
"Mari bersama melakukan akselerasi pencapaian pembangunan, menciptakan solusi solusi dan melakukan transformasi yang lebih besar untuk Kabupaten Bantul," katanya.
