Makkah (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar menepis adanya isu pungutan liar (pungli) dalam Safari Wukuf jemaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.
"Jadi, isu bahwa ada pungutan dari jemaah oleh petugas itu sama sekali tidak benar. Itjen Kemenag sudah kami turunkan. Kami sudah klarifikasi semua dan kami panggil orangnya juga," ujar Menag di Makkah, Rabu (11/6).
Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pungutan itu bukan persoalan Safari Wukuf, melainkan persoalan badal haji dan berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), bukan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH).
Menag menjelaskan bahwa badal haji memang ada paketnya (biaya), mulai dari umrah wajib, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, sampai tawaf ifadah.
"Jadi, ada biaya yang harus dikeluarkan jemaah jika ingin badal haji dan itu mereka komunikasikan dengan KBIH," ujar Menag.
Layanan Safari Wukuf Lansia merupakan fasilitas khusus yang disediakan secara gratis oleh Pemerintah.
Safari Wukuf ini memungkinkan jemaah yang tidak mampu secara fisik tetap dapat menjalankan rukun haji, khususnya wukuf di Arafah, dengan difasilitasi armada bus.
Jemaah dibawa dari hotel transit menuju Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan dengan pendampingan tenaga medis dan petugas haji.
Baca juga: Menag sebut jemaah haji Indonesia dipuji banyak negara karena tertib
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menemukan indikasi adanya dugaan pungli dalam Safari Wukuf yang menurut penuturan jemaah dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang bukan merupakan petugas haji resmi pemerintah.
"Kami akan melakukan proses tabayun atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait terlebih dahulu untuk memvalidasi pernyataan dari jemaah tersebut," ujar Tenaga Ahli BP Haji Rachmat Tri Fahmi.
Program Safari Wukuf Lansia sendiri telah berlangsung sejak 2023 dan kini memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Layanan ini diperuntukkan bagi jamaah lanjut usia, berisiko tinggi secara medis, serta yang berada dalam kondisi kesehatan mengkhawatirkan.
BP Haji juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh petugas Satgas Safari Wukuf Lansia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi selama musim haji 2025."Kami menilai para petugas telah menjalankan tugas secara profesional dan menunjukkan integritas dalam melayani jamaah di lapangan," kata dia.
Baca juga: Menag mohon maaf atas segala kendala haji
Sebagai langkah strategis ke depan, BP Haji akan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan haji 2025. Evaluasi ini akan menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026, yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan BP Haji.
"Evaluasi terhadap tata kelola, pengawasan, dan sistem pelayanan akan menjadi bekal penting bagi kami untuk memperkuat sistem penyelenggaraan haji tahun mendatang," ujar Fahmi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief memastikan bahwa program Safari Wukuf tidak memungut biaya apapun. Program ini memang disiapkan pemerintah bagi jamaah lansia hingga risiko tinggi.
"Program ini sudah berjalan bertahun-tahun dan insyaallah kita tidak memungut biaya apapun. Tidak ada biaya yang dipungut dari jamaah," kata Hilman.
Terkait kabar yang beredar soal dugaan pungutan biaya, Hilman menjelaskan bahwa hal itu umumnya terjadi di luar konteks Safari Wukuf.
Ia menyebut bahwa komunikasi antara jamaah dengan pembimbing dari KBIH atau organisasi tertentu bisa menyebabkan adanya pengeluaran, misalnya untuk jasa dorong kursi roda saat menjalankan umrah wajib, umrah sunnah, atau aktivitas lain di Masjidil Haram.
Namun, Hilman menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak menarik biaya apapun untuk pelaksanaan Safari Wukuf. Jamaah yang mengikuti program ini akan dijemput dan diantar kembali ke hotel oleh petugas secara gratis.
"Untuk Safari Wukuf, pemerintah tidak memungut biaya apapun," kata dia.
Baca juga: Istithaah kesehatan harus bebas dari intervensi
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menag tepis isu adanya pungli dalam Safari Wukuf
