Bantul (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta guna memastikan pelayanan publik di pusat layanan publik tersebut berjalan optimal.
"Sebagai Wakil Ketua DPD RI, beliau itu ingin memastikan layanan publik di DIY utamanya di Kabupaten Bantul itu berjalan semakin baik, semakin baik," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI di MPP Bantul, Rabu.
Menurut dia, dalam kunjungan tersebut, GKR Hemas meninjau desk to desk atau gerai layanan ke gerai layanan yang terdapat di Mal Pelayanan Publik itu, dan memberikan catatan diantaranya bagi sumber daya manusia (SDM) pelayan publik haruslah bisa memberikan informasi dengan nada bicara yang jelas.
"Tadi kita dengar bahwa para pelayan ini haruslah yang jelas lugas bicaranya, sehingga bisa memberikan informasi yang setepat tepatnya dan sejelas jelasnya, berarti para penunggu gerai atau para pelayan publik ini memang perlu diberikan pembekalan publik speaking untuk memberikan pelayanan yang jelas," katanya.
Baca juga: DPD : Kolaborasi antar-OPD pemkab/pemkot tingkatkan pelayanan publik
Bupati mengatakan, kemudian tentang penguatan sistem informasi teknologi (IT), baik 'hardware' maupun 'software', karena pelayanan publik perlu cepat, sehingga perlu mesin mesin yang berkinerja tinggi.
"Yang ketiga tentang sarana prasarana diantaranya adalah AC (pendingin ruangan), mungkin perlu ditambah agar lebih dingin, kemudian juga perlu ditambah kamera pengawas CCTV, karena layanan publik ini harus transparan," katanya.
Selain transparan, kata dia, kegiatan pelayanan publik harus sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tarif harus transparan berapa biaya dan lama waktunya, sehingga CCTV tersebut perlu untuk memantau jangan sampai ada transaksi transaksi yang diluar peraturan perundang undangan.
Baca juga: Rumah digeledah KPK, La Nyalla bantah berhubungan dengan tersangka
"Tentunya ke depan, selain kita lakukan peningkatan kualitas SDM, juga sarana prasarana, ini bisa IT sistemnya, karena digitalisasi ini tidak bisa kita tolak, dan ini akan terus menjadi jadi dan secara khusus pemkab 'concern' terhadap pengembangan pemerintahan digital," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan, pelayanan publik di DIY termasuk Bantul sudah cukup bagus, dengan menyatunya satu kawasan ini untuk pelayanan publik, Pemkab sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Ini kawasan perkantoran yang baru, jadi saya kira ini cukup memadai tempatnya, tinggal tunggu mudah mudahan dua tahun lagi bisa bertingkat tiga, supaya terlayani semua dengan 'space' yang memadai. Tapi ini sudah cukup bagus, satu kawasan sudah mencakup semua kebutuhan masyarakat," katanya.
Baca juga: KPK geledah rumah senator DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, ini kasusnya
Baca juga: Anggota DPD RI sarankan Pemkab Kulon Progo memetakan potensi wisata
