Reformasi hak budget
Namun, penghapusan hak budget DPR hanyalah satu sisi dari reformasi. Di sisi lain, bangsa ini memerlukan paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang lebih demokratis dan partisipatif.
Di sinilah pentingnya mendorong penerapan participatory budgeting atau penganggaran partisipatif.
Dalam mekanisme ini, pemerintah sebagai eksekutif membangun dialog langsung dengan masyarakat untuk merumuskan prioritas anggaran sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Rakyat tidak lagi menjadi objek kebijakan semata, melainkan subjek yang ikut menentukan arah pembangunan.
Bayangkan jika pemerintah hendak mengatasi persoalan kampung kumuh, proses perencanaannya dilakukan melalui musyawarah bersama warga setempat.
Jika pemerintah ingin membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil, maka masyarakat di wilayah tersebut dilibatkan sejak awal untuk memastikan kebijakan benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka.
Baca juga: DPR menyatakan setop tunjangan perumahan
Dengan cara ini, alokasi anggaran tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Transparansi dan akuntabilitas proses pun semakin kuat karena publik terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
Konsep penganggaran partisipatif bukan sekadar wacana, melainkan praktik yang telah terbukti berhasil di berbagai negara.
Kota Porto Alegre di Brasil, misalnya, menjadi pelopor mekanisme ini sejak 1989 dan berhasil menunjukkan dampak nyata.
Melalui forum musyawarah publik, masyarakat setempat menentukan prioritas anggaran kota mereka. Hasilnya, pelayanan publik meningkat, ketimpangan sosial menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melonjak signifikan.
Baca juga: DPR koordinasi dengan partai politik untuk proses Anggota DPR dinonaktifkan
Keberhasilan ini memberi inspirasi bahwa Indonesia pun dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menyesuaikan pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kita sendiri.
Dalam model ini, DPR tetap memiliki peran yang sangat penting. Fungsi pengawasan parlemen justru menjadi lebih strategis karena dijalankan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar berdasarkan hasil kompromi politik.
DPR memastikan proses dialog publik berjalan transparan, mendorong akuntabilitas pemerintah, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Dengan demikian, relasi antara DPR, pemerintah, dan masyarakat akan lebih sehat karena dibangun di atas prinsip keterbukaan dan kepercayaan.
