Jakarta (ANTARA) - Demokrasi Indonesia tengah berada di persimpangan penting. Perjalanan panjang reformasi politik dan tata kelola negara memberi bangsa ini banyak pelajaran tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.
Salah satu pelajaran terpenting adalah bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pemilu, melainkan bagaimana keputusan-keputusan besar negara diambil dengan melibatkan rakyat secara bermakna.
Dalam konteks itulah muncul gagasan perlunya perubahan mendasar dalam mekanisme penganggaran negara, yaitu menggeser praktik lama yang cenderung elitis menuju model penganggaran partisipatif yang lebih terbuka, inklusif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Selama ini, hak budget yang melekat pada DPR menjadi salah satu aspek penting dalam desain sistem politik negeri ini.
Baca juga: Tembakau menjadi pembahasan RUU Komoditas Strategis DPR
Secara teoritis, kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memonopoli keputusan terkait anggaran negara.
Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hak budget seringkali menempatkan DPR pada posisi ganda yakni sebagai pengawas kebijakan sekaligus sebagai penentu alokasi anggaran.
Peran ganda ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara independen.
Dalam banyak kasus, proses penyusunan anggaran negara menjadi arena kompromi politik yang kurang transparan dan kerap jauh dari kebutuhan masyarakat luas.
Karena itu, gagasan untuk mereformasi peran DPR dalam penganggaran negara layak dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi.
Baca juga: ANTARA berkomitmen angkat isu Astacita dalam rencana kerja 2026
Menghapus hak budget DPR bukanlah bentuk pelemahan lembaga legislatif, melainkan langkah untuk mengembalikan fokus DPR pada peran strategisnya sebagai penyambung aspirasi rakyat dan pengawas kebijakan publik.
Dengan tidak lagi terlibat langsung dalam pembagian anggaran, DPR dapat menjalankan fungsi check and balance secara lebih optimal dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Perubahan ini bukan soal mengurangi kekuasaan parlemen, melainkan soal memperkuat integritas dan efektivitasnya.
