Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan secara serentak terhadap 804 pejabat struktural dan fungsional di seluruh Indonesia.
Pelantikan ini dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung dari kantor pusat Kementerian ATR/BPN, dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bertindak sebagai pejabat pelantik. Pelaksanaan secara daring ini memungkinkan seluruh satuan kerja di daerah untuk mengikuti kegiatan secara serentak dan terkoordinasi.
Lokasi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi titik pelaksanaan pelantikan wilayah Kantor Wilayah BPN DIY. Kegiatan ini turut dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan yang hadir untuk menyaksikan jalannya pelantikan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap proses pembinaan dan penguatan SDM di tingkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN DIY Sepyo Achanto beserta jajaran pejabat struktural Kanwil BPN DIY.
Seluruh peserta pelantikan mengikuti kegiatan dengan khidmat dan tertib, sebagai wujud komitmen dalam mengemban amanah dan tanggung jawab baru yang diemban melalui jabatan masing-masing.
Dalam arahannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik yang terus berkembang. Ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan prima sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan ATR/BPN.
“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan momentum penting untuk menyegarkan semangat, memperkuat kinerja, dan mengukuhkan komitmen kita bersama dalam memberikan pelayanan pertanahan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkap Menteri Nusron Wahid dalam sambutannya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan para pejabat yang telah resmi menduduki jabatan baru mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
