Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut hadir dalam Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Rapat pleno malam ini menjadi langkah lanjutan dalam menata proses organisasi sesuai amanat Syuriah. Salah satu agenda pleno kali ini adalah penetapan Pj Ketua Umum PBNU pengganti Gus Yahya,” kata Ketua PBNU Bidang Pendidikan Moh. Mukri di Jakarta, Selasa.
Rapat Pleno ini akan membahas sejumlah hal terkait organisasi, salah satu bahasan krusial yakni penunjukkan Pejabat (Pj) Ketua Umum menggantikan Yahya Cholil Staquf yang sebelumnya dicopot sesuai hasil rapat harian Syuriyah beberapa waktu lalu.
Selain tiga tokoh tersebut, jajaran petinggi PBNU seperti Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Zulfa Mustofa, Wakil Rais Aam Afifudin Muhajir, Rais Syuriyah M. Nuh, hingga Wakil Rais PBNU sekaligus Ketum MUI Anwar Iskandar, serta sejumlah petinggi lainnya.
Mukri mengatakan rapat pleno merupakan forum konstitusional yang memiliki peran penting dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan organisasi berjalan sesuai aturan dan tata kelola jamiyah.
Ia menegaskan posisi PBNU terkait dinamika kepemimpinan yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum adalah keputusan final dan mengikat.
Sementara itu, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengatakan Syuriyah merupakan otoritas tertinggi di PBNU. Rapat pleno kali ini, kata dia, untuk menguatkan dan menjaga supremasi Syuriyah PBNU.
“Penguatan dan menjaga supremasi syuriah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Meskipun masih ada pergerakan-pergerakan,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menganggap Rapat Pleno Syuriyah PBNU tidak sah serta melanggar AD/ART organisasi.
Gus Yahya memandang pleno Syuriah PBNU hanya manuver politik, apalagi dirinya tengah melakukan transformasi organisasi. Ia memandang ada pihak-pihak yang tidak suka perihal transformasi tersebut.
Ia menegaskan secara De Facto dan De Jure, dirinya tetap menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Apabila ingin melengserkannya maka harus melalui mekanisme AD/ART organisasi yakni muktamar.
Dengan demikian, kata dia, rapat pleno yang akan menunjuk Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan dirinya, tidak sah.
“Bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum,” kata Gus Yahya.
