Ironisnya, justru di situlah standar sering dilonggarkan. Dalihnya beragam: demi kecepatan, demi situasi darurat, atau demi menyerap anggaran tepat waktu.
Ketika bantuan dijalankan sebagai proyek, fokus pun mudah bergeser, yang semula bertanya “apa yang paling dibutuhkan warga” perlahan berubah menjadi “apa yang bisa segera direalisasikan”.
Empati dipaksa mengikuti kalender anggaran. Kepedulian diukur dari jumlah paket yang tercatat, bukan dari dampak yang benar-benar dirasakan.
Dalam konteks inilah, bantuan sosial menjadi medan yang rawan disalahgunakan. Bukan semata karena ada orang jahat, tetapi karena sistemnya sendiri membuka celah.
Baca juga: Kemensos membuka peluang BLTS Rp900 ribu berlanjut tahun ini
