Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut bahwa hasil Opini Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY sangat penting untuk mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah ini.
"Penilaian ini penting dan mendorong pelayanan publik harus lebih baik ke depan. Kami berterima kasih kepada ORI yang selalu melakukan penilaian dan pemeriksaan kepada kami," kata Sekda Bantul Agus Budiraharja usai menerima hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025 di Bantul, Rabu.
Hasil penilaian administrasi terhadap Pemkab Bantul untuk tahun 2025 oleh ORI DIY tersebut menunjukkan nilai rata-rata 84,35. Dengan demikian, secara umum, Pemkab Bantul meraih predikat kualitas tinggi atau baik.
"Tanpa pemeriksaan eksternal seperti ini, kita tidak tahu kekurangan dan kelemahan kita di mana. Dan Alhamdulilah tahun ini Pemkab Bantul meraih kategori baik tanpa maladministrasi," katanya.
Meski demikian, Pemkab berharap predikat ini agar dipandang sebagai pengingat agar layanan publik di Bantul selalu dilakukan sesuai prosedur, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Sementara itu, Kepala ORI DIY Muflihul Hadi mengatakan laporan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang diserahkan tersebut berdasarkan observasi yang dilakukan pada periode September sampai November 2025 kepada sejumlah instansi.
Menurut dia, meski Bantul mendapat predikat baik, ORI DIY merekomendasikan Pemkab Bantul untuk tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administratif, melainkan juga meningkatkan restorasi kepercayaan publik.
"Transparansi layanan harus dibuka seluas-luasnya untuk meyakinkan warga bahwa pelayanan publik di Bantul kini benar-benar bersih dan melayani," katanya.
Di sisi lain, ORI DIY memberi apresiasi kepada SD Negeri 1 Bantul yang meraih tingkat kepercayaan masyarakat tinggi dibanding unit lain. Hubungan emosional yang baik antara sekolah dan wali murid menjadi kunci, meski sekolah masih memiliki keterbatasan pada sistem pengaduan formal.
"Dan tentunya pada tahun 2026 ini, kami juga akan kembali melakukan penilaian dan kami berharap nilainya meningkat," katanya.
