Utut: olahraga harus didorong ke arah industri

Bandung (Antara Jogja) - Anggota DPR RI Utut Adianto mengatakan olahraga harus didorong agar menjadi industri untuk menghindari ketergantungan pada pemerintah.

"Ini memang berat karena hanya ada beberapa cabang olahraga yang laku dijual, tapi tidak ada jalan lain untuk menghindari ketergantungan pada pemerintah," kata anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan itu saat menghadiri Rapat Anggota KONI 2013 yang berlangsung di Hotel Preanger, Bandung, Rabu.

Untuk mencapai tujuan agar olahraga bisa menjadi industri, pemerintah idealnya menurut Utut bisa memberikan dukungan berupa regulasi, yaitu memanfaatkan dana dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau "Corporate Social Responsibility" (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta.

"Namun, masalah utama CSR di BUMN adalah belum dicantumkannya nomenklatur (penamaan-red) olahraga karena umumnya CSR adalah untuk bidang pendidikan," kata mantan pecatur nasional itu.

"Para direktur utama sebuah perusahaan BUMN sering ketakutan karena dana CSR itulah yang sering jadi sasaran utama pemeriksaan keuangan," ucapnya, menambahkan.

Salah seorang peserta rapat mengusulkan agar pemerintah memberlakukan sistem prosentase dana APBN untuk membantu pembinaan olahraga di Tanah Air, agar cabang yang tidak populer pun mendapat bantuan yang memadai.

Menanggapi usulan tersebut, Utut yang juga menjabat sebagai ketua anggaran di Komisi X DPR RI tersebut menegaskan jalan ke arah tersebut melalui perjuangan panjang, dan bukan hal yang tidak mungkin dilakukan.

"Kalau satu persen saja APBN untuk olahraga, jumlahnya bisa mencapai Rp16 triliun. Tapi sekarang ini baru ada dua sistem prosentase, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan dana alokasi umum sebesar 26 persen," tuturnya.

Sementara itu Ketua SIWO PWI Pusat Raja Parlindungan Pane mengatakan bahwa era industri olahraga sudah menjadi sebuah keharusan melihat semakin ketatnya persaingan, terutama di olahraga prestasi.

"Tapi sayangnya tidak semua cabang olahraga prestasi itu bisa dijual dan untuk itu sangat diperlukan peranan DPR dan pemerintah untuk menjadi jembatan bagi cabang olahraga dengan BUMN agar bantuan CSR bisa dialirkan ke cabang yang tidak populer," ujar Raja.

Lebih jauh Raja mengatakan bahwa sebenarnya BUMN sudah mendapatkan cabang olahraga yang menjadi binaan mereka, tapi fakta di lapangan ternyata bantuan yang diberikan jauh dari harapan, katanya, menambahkan.

(a032)