Pengadaan buku ajar semester dua dilakukan bertahap

Jogja (Antara Jogja) - Pengadaan buku ajar Kurikulum 2013 untuk semester dua tahun ajaran 2014/2015 di Kota Yogyakarta akan dilakukan bertahap, yaitu tahap pertama pada tahun ini menggunakan dana APBD dan tahap kedua pada 2015.

"Pengadaan buku ajar dilakukan berdasarkan skala prioritas. Saat ini, proses pengadaan sudah mulai berjalan," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Ashrori di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta akan memprioritaskan pengadaan buku ajar untuk jenjang SMK guna menyesuaikan ketercapaian pelaksanaan tata kala.

Dana yang disiapkan untuk pengadaan buku ajar pada tahun ini sebesar Rp1,4 miliar. Pengadaan dilakukan melalui layanan pengadaan secara elektronik yang berada di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Pengadaan buku dilakukan secara terbuka. Namun, kami tetap berpedoman pada e-katalog dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai acuan nilai pengadaannya. Nilai pengadaan tidak boleh lebih tinggi dari harga di e-katalog," katanya.

Sementara itu, untuk buku ajar semester dua jenjang SD, SMP dan SMA rencananya baru akan diadakan pada tahun depan menggunakan dana desentralisasi yang diperoleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Pengadaan buku ajar tidak bisa dilakukan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) karena sejak 2011 Yogyakarta tidak memperoleh dana tersebut," katanya.

Berdasarkan perhitungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, total dana yang dibutuhkan untuk pengadaan buku ajar semester dua di semua jenjang sekolah mencapai sebesar Rp11,6 miliar.

Budi menambahkan, keterlambatan buku ajar untuk semester dua tahun ajaran 2014/2015 tidak dapat dihindari sehingga kebutuhan buku ajar pada awal semester akan dipenuhi dengan cara melakukan fotokopi materi dari buku ajar.

"Seperti saat ini, siswa memfotokopi materi dari buku ajar untuk kebutuhan belajar mengajar sehari-hari," katanya.

Hingga saat ini, kebutuhan buku ajar untuk semester satu di Kota Yogyakarta juga belum semuanya terpenuhi, khususnya untuk jenjang SMP karena baru sekitar 30 persen sekolah yang menerimanya. (E013)