Kulon Progo (Antara Jogja) - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pihak RSUD Wates untuk memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan ibu hamil yang akan melahirkan.
"Kami banyak mendapat laporan dari masyarakat soal buruknya pelayanan RSUD Wates, terutama bagi ibu yang akan melahirkan," kata Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono di Kulon Progo, Kamis.
Ia mengatakan, saat ini infrastruktur kesehatan RSUD Wates sudah memadai tinggal mensukseskannya, yakni pelayanan kesehatan dari hulu sampai hilir. Tapi, pihak RSUD Wates perlu perhatian khusus, dari sisi perlakuan terhadap ibu hamil dan ibu yang akan melahirkan. Ibu yang akan melahirkan harus ikut antre di ruang tunggu, mendaftar dengan antrean pendaftaran yang panjang, bahkan belum langsung ditangani.
Selain itu, pihaknya mendapat laporan bahwa adanya diagnosa dokter yang sering tidak tepat. "Kalau RSUD Wates sudah tidak mampu menangani pasien yang sakit, lebih baik dirujuk ke rumah sakit yang lain," katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo Agung Raharjo meminta RSUD Wates memperbaiki antrean pelayanan yang panjang. Antrean pada bagian pendaftaran bisa diurai dengan menempatkan seorang Customer Service (CS) yang stand by 24 jam. Pendaftaran pasien poli bisa via telepon atau pesan singkat. Pendaftar akan mendapat respon berupa nomor antrean, dan perkiraan jam dilayani.
"Kalau ini dilakukan, waktu pasien berada di RS bisa dipersingkat. Saat ini ada pasien yg antre dari jam 6 pagi dan selesai dilayani 14.00 WIB. Delapan jam di RS bisa membuat pasien kelelahan dan bertambah parah sakitnya. Sering saya dengar pasien yg seharusnya kontrol di RSUD enggan melaksanakannya karena tidak mau terlalu lama antre di RS," kata Agung.
Selain itu, lanjut Agung, antrean di apotek dapat diurai dengan cara yang sama, yakni menempatkan CS. Pasien yang menyampaikan resep, diberitahu nomor antrean dan perkiraan waktu terlayani, sehingga bisa lebih efektif. Dengan demikian, penumpukan manusia, baik pasien maupun pengantarnya bisa dikurangi.
Tentang Service Exellent. Komisi IV dengar keluhan dari pasien RSUD tentang cara komunikasi karyawan RSUD, baik nakes ataupun lainnya masih kurang ramah. Mengenai hal ini rasanya perlu dipertimbangkan untuk mengadakan pelatihan bagi karyawan tentang service exellent, bisa dalam bentuk semacam ESQ.
"Cara tersebut bisa disinergikan dengan membuat sistem reward and punishment bagi karyawan RSUD, atas dasar kepuasan pelanggan terhadap pelayanannya. Misalnya dengan pemberian reward bagi karyawan dengan poin Service Exellent (SE) tertinggi tiap bulan," katanya.
KR-STR
