Yogyakarta, (Antara Jogja) - Dua pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi pada Pilkada Yogyakarta 2017 beradu pendapat mengenai konsep pelayanan publik terbaik yang akan diterapkan apabila terpilih sebagai kepala daerah.
"Pelayanan yang diberikan pemerintah selama ini terkesan hanya memberikan keuntungan kepada warga ekonomi menengah ke atas. Belum menyentuh rakyat kecil," kata Calon Wali Kota Yogyakarta Nomor Urut 1 Imam Priyono pada debat ketiga di Yogyakarta, Jumat.
Menurut Imam, pasangan calon nomor urut 1 akan berupaya keras agar pelayanan bisa dirasakan secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi kesenjangan di masyarakat dan kesejahteraan akan terus meningkat.
"Selama ini yang terjadi adalah, pendapatan untuk warga ekonomi menengah ke atas semakin meningkat tetapi tidak untuk warga menengah ke bawah," katanya.
Calon Wakil Wali Kota Yogyakarta Nomor Urut 1 Achmad Fadli menambahkan akan menerapkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Saat ini saja, kiriman paket bisa dilacak apakah sudah sampai atau belum. Nanti, pelayanan publik di Kota Yogyakarta juga harus bisa menerapkan hal itu. Artinya, ada transparansi," katanya.
Sebelumya, pasangan calon nomor urut 1 menyiratkan indikasi adanya "broker" dalam pelayanan publik khususnya di bidang perizinan.
Sementara itu, Calon Wali Kota Yogyakarta Nomor Urut 2 Haryadi Suyuti mengatakan, pelayanan publik yang akan dilakukan apabila pasangan tersebut terpilih sebagai kepala daerah adalah pelayanan publik modern yaitu menempatkan masyarakat sebagai "owner" atau pemilik.
"Masyarakat yang mengakses layanan publik tidak lagi ditempatkan sebagai konsumen tetapi sudah meningkat menjadi `owner`. Masyarakat adalah pemilik pemerintah karena mereka sudah berpartisipasi dalam pilkada," katanya.
Ia pun tidak menampik jika jumlah keluhan yang masuk ke pemerintah semakin banyak pada tahun lalu. "Meningkatnya jumlah keluhan tersebut tidak lantas dipahami bahwa kinerja pemerintah buruk. Tetapi bisa juga diartikan sebagai meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan," katanya.
Haryadi yang merupakan calon petahana itu menegaskan bahwa pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi atau mengatasi permasalahan yang diutarakan masyarakat.
"Pemerintah daerah sudah harus bisa memberikan tanggapan atas keluhan yang masuk dalam waktu 1x24 jam," kata Calon Wakil Wali Kota Yogyakarta Nomor Urut Dua Heroe Poerwadi.
Di dalam debat terakhir tersebut, juga ditanyakan mengenai meningkatnya anggaran belanja Pemerintah Kota Yogyakarta namun tidak diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena jumlah penduduk miskin hanya berkurang satu persen dibanding lima tahun lalu.
"Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. Dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan, baru akan kelihatan hasilnya," kata Haryadi.
Sedangkan Imam mengatakan perlu adanya penelitian mengenai kaitan antara kesejahteraan masyarakat dengan anggaran belanja daerah. "Harus ada penelitian dulu. Jika sudah diketahui masalahnya, maka akan bisa ditetapkan solusi terbaik yang harus ditempuh," katanya.
Debat terakhir Pilkada Kota Yogyakarta tersebut dipandu oleh Mada Sukmajati seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada. ***2***
(E013)
