Tim Monitoring Kemenkopolhukam meninjau lokasi pembangunan bandara

Kulon Progo, (Antara Jogja) - Tim Monitoring Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan meninjau Markas Satuan Radar Congot dan lokasi pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Asisten Deputi I/IV Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Pertama (Marsma) Ahmad Sajili di Kulon Progo, Rabu, mengatakan dirinya dan rombongan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ditugaskan untuk melihat secara langsung apa menjadi kendala dan hambatan percepatan pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA).

"Kami sedang mengumpulkan data permasalahan yang dapat mengganggu percepatan pembangunan bandar NYIA. Untuk mengumpulkan data tersebut, kami mendatangi Lanud Adisutjipto, Korem 072/Pamungkas, Angkas Pura I, Polda DIY dan Satradar Congot 215," kata Ahmad.

Ia mengatakan dari AP I, pihaknya mendapat informasi bahwa NYIA ditargetkan dapat beroprasi pada April 2019. Dari hasil tinjauan lapangan, perlu adanya kerja sama diantara kementerian, dan forkominda plus.

Saat ini sudah berjalan baik, namun perlu adanya penyesuian, termasuk aturan-aturan yang dijalankan seperti konsinyiasi tapi di sisi lain pada Oktober ditargetkan harus selesai. Harapanya, pembangunan bisa dilaksanakan.

"Lalu bagaimana tanah warga yang belum diukur dan warga yang menolak, perlu ada persamaan visi dan persepsi. Kami dari Kemenko Polhukam mencari data, kalau itu menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan bandara NYIA, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencarikan solusinya," katanya.

Ahmad mengatakan dari hasil tinjauan lapangan, langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa menjadi contoh pembebasan tanah secara nasional karena minim konflik.

Namun, dilihat dari telaah lebih lanjut lagi, supaya target beroperasi Bandara NYIA tetap waktu sesuai harapan Presiden Jokowi, membutuhkan keseriusan semua pihak. Sehingga AP I bekerja mudah, tidak terbebani dengan masalah-masalah adanya kendala pembebasan lahan di pengadilan.

"Pelaksanaan di lapangan dan perlunya sinergitas semua pihak ini yang perlu kami carikan solusinya. Bandara ini merupakan salah satu sarana objek vital. Untuk itu seluruh unsur dan komponen harus terlibat dan tanggung jawab mensuskseskan pembangunan bandara NYIA," kata dia.

Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I Sujiastono mengatakan pihaknya sudah menyampaikan persoalan dan hambatan dalam percepatan pembangunan bandara NYIA, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh AP I di lapangan kepada Tim Monitoring Kemenko Polhukam.

"Saat ini, kami sedang melakukan pembersihan lahan yang diharapkan segera selesai. Kemudian dalam perencanaan, kami mengadopsi semua apa yang menjadi perhatian masyarakat seperti potensi tsunami dan rencana forum diskusi group tentang tsunami. Tapi pada prinsipnya, kami mengutamakan mitigasi tsunami dalam penyusunan bangunan di bandara," katanya.

Komandan Satradar Congot 215 Mayor Lek Joko Dwi Maryanto menyayangkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) dalam pembersihan lahan bandara NYIA tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya. Hal ini dikarenakan Radar Weibel mengganggu kesehatan, khususnya ganguan reproduksi pada laki-laki.

"Kami sudah memberitahu pada pimpinan mereka terkait bahaya Radar Weibel, tapi pekerja PT PP tidak memperhatikan itu dan tidak melakukan koordinasi dengan kami," katanya.***1***


(KR-STR)