Mensos targetkan pencairan BPNT rampung November

id Mensos targetkan pencairan BPNT rampung November

Mensos targetkan pencairan BPNT rampung November

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menargetkan seluruh tahapan pencairan Bantuan Pangan Nontunia dan Program Keluarga Harapan di berbagai daerah bisa diselesaikan hingga akhir November 2017 (Foto ANTARA/Luqman Hakim/ags/17)

Yogyakarta - (Antara) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menargetkan seluruh tahapan pencairan Bantuan Pangan Nontunia dan Program Keluarga Harapan di berbagai daerah bisa diselesaikan hingga akhir November 2017.

"Sudah ada kesepakatan antara Kemensos dan Himbara (himpunan bank milik negara) bahwa untuk pencairan BPNT dan PKH hingga November sudah tuntas," kata Menteri Khofifah dalam acara Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai 2017 di Yogyakarta, Rabu.

Selama ini Bantuan Pangan Nontunia (BPNT) dicairkan dalam enam tahap dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam empat tahap setiap tahun.

"Jika di daerah masih ada (BPNT) yang baru dua tahap atau tiga tahap tolong pastikan November ini enam tahap harus sudah tuntas," kata Khofifah di hadapan sejumlah wali kota yang hadir dalam acara itu.

Menurut dia, apabaila seluruh tahap pencairan BPNT dan PKH bisa diselesaikan November, maka pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima BPNT baru sudah bisa dimulai pada Desember 2017.

Pendistribusian KKS baru perlu segera diperluas karena menurut Khofifah hingga akhir 2017 penyaluran BPNT baru menyasar 44 kota dengan total 1,28 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pada 2018, kata Khofifah sasarannya akan diperluas menjadi 98 kota dan 118 kabupaten dengan total 10 juta KPM.

Oleh sebab itu, lanjut Khofifah, evaluasi pencairan BPNT selama 2017 penting dilakukan, apalagi mulai 2018 akan ada integrasi penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai baik PKH, BPNT, maupun subsidi elpiji tiga kilogram.

Dengan integrasi penyaluran bansos nontunai, kata dia, diharapkan terwujud adanya perlindungan sosial yang komprehensif sehingga efektif menekan angka kemiskinan sesuai target pemerintah saat ini.

Ia menyebutkan Saat ini dari keseluruhan penerima PKH, 11 persen di antaranya merupakan masyarakat dengan status ekonomi terendah dan BPNT 25 persen merupakan masyarakat dengan status ekonomi terendah. ***4*** (L007)