DKPP Bantul targetkan luas panen padi pada 2025 tembus 30 ribu hektare

id Pertanian Bantul ,Luas panen ,DKPP Bantul

DKPP Bantul targetkan luas panen padi pada 2025 tembus 30 ribu hektare

Petani mempersiapkan tanam padi di salah satu bulak wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan luas panen padi pada 2025 naik dari 2024 hingga tembus seluas 30 ribu hektare.

Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo di Bantul, Senin, mengatakan, luas panen padi selama 2024 hingga akhir November ini hampir sama dengan tahun 2023 yang seluas 29 ribu hektare tersebar di seluruh 17 kecamatan.

"Tapi nanti di tahun 2025 harapannya luas panen lebih tinggi, karena yang tanam padi di musim ini jadwalnya mundur dari kondisi normal sehingga harus dipanen di awal 2025, jadi harapan kami pada 2025, luas panen padi bisa tembus 30 ribu hektare," katanya.

Dia mengatakan, salah satu langkah upaya mendukung peningkatan luasan panen pada tahun 2025 dengan mengoptimalkan pompa air dan alat mesin pertanian yang diperbantukan kepada para petani tahun ini, serta memastikan ketersediaan pupuk.

"Harapan kami terjadi peningkatan luas panen, dan semoga saja iklim tidak ekstrem, karena sektor pertanian juga sangat berpengaruh pada iklim," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, luas panen padi pada selama 2024 yang hampir sama dengan tahun 2023, karena hujan yang agak mundur, pada tahun ini hujan dengan intensitas rutin terjadi pada akhir November, kondisi tersebut sama dengan tahun 2023.

"Namun, dengan luas panen 29 ribu hektare itu Bantul tetap surplus beras sekitar 50 ribu ton, karena asumsi kami jumlah penduduk Bantul yang sekitar satu juta lebih orang itu, setelah dikurangi kebutuhan bisa surplus 50 ribu ton beras," katanya.

Kendati demikian, kata dia, di wilayah Kabupaten Bantul yang sektor pertanian produksi masih kurang dan belum mencukupi kebutuhan itu pada komoditas kedelai, hal ini dikarenakan faktor harga jual yang kurang mendapat respon positif oleh petani.

"Kita yang masih agak minus kedelai, karena terus terang kedelai itu daya tumbuh yang juga belum begitu baik, harga jual juga belum baik. Itu yang dirasakan petani, hukum ekonomi itu pengaruh sekali di sektor pertanian, kecuali beras, karena beras dikendalikan pemerintah," katanya.