Mendes : proyek dana desa dilakukan secara swakelola

id Dana desa

Pengaspalan jalan desa (Foto ANTARA/Noveradika)

Bantul (Antara Jogja) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, proyek dana desa akan bisa dilakukan secara swakelola oleh kepala desa guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.

"Salah satu yang kita nilai bahwa pengurangan kemiskinan bisa dipercepat lagi apabila proyek dana desa itu dilakukan secara swakelola," kata Menteri dalam Rembuk Desa Nasional di Desa Panggungharjo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin.

Menurut Menteri, perlunya melakukan proyek dana desa secara swakelola oleh kepala desa, karena diakui dari hasil evaluasi di kementeriannya masih ada proyek-proyek dana desa yang dilakukan dengan menggunakan kontraktor.

Padahal, lanjut Menteri ide dari dana desa tersebut uangnya harus digelonntorkan ke desa, dibayarkan kepada masyarakat desa, sehingga uang itu bisa beredar di desa dan bisa meningkatkan daya beli yang ada di desa.

"Kalau kita pakai kontraktor kan dibawa ke kota, kita beli bahan baku uangnya dibawa ke kota, jadi tujuan dana desa untuk meningkatkan konsumsi masyarakat desa itu tidak akan tercapai," kata Menteri Desa.

Menteri menjelaskan, berdasarkan masukan dari para kepala desa melalui akun media sosialnya yang diikuti 1,2 juta follower dan sudah dibawa ke presiden itu diantaranya kepala desa sulit melakukan swakelola karena terkendala aturan.

"Aturan dari LKPP yang mensyaratkan proyek lebih dari sebesar Rp200 juta harus gunakan kontraktor, proyek komplek harus kontraktor, Bapak Presiden respon langsung dan minta ketua LKPP untuk mengubah aturan tersebut," kata Menteri.

Menteri menambahkan, aturan itu akhir November ini ditargetkan sudah selesai, sehingga nanti depan tahun, kepala desa bisa melakukan secara swakelola berapapun besarnya proyek dana desa," katanya.

Menurut Menteri, perlunya proyek dana desa dilakukan secara swakelola juga karena meskipun pemerintah melalui dana desa sudah capai beberapa hasil dalam pembangunan infrastruktur, tetapi kemiskinan di Indonesia angkanya masih besar.

Menteri mengatakan, lebih dari 11 persen kemiskinan di desa, walaupun tingkat penurunan kemiskinan selama tiga tahun ini di desa lebih besar dari kota yaitu di desa 4,45 persen sementara di kota empat persen, cuma basis awal kemiskinan di desa lebih besar.

"Maka itu kita perlu kerja lebih keras lagi, perlu ciptakan suatu bisnis model yang lebih tepat lagi, sehingga dana yang terus ditambah dan diberikan oleh Bapak Presiden asas manfaatnya menjadi lebih besar," katanya.

(T.KR-HRI)
Pewarta :
Editor: Mamiek
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar