Legislator : perkuat ketahanan desa topang perekonomian nasional

Bantul (Antaranewsjogja) - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sukamta, mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan desa agar mampu menopang perekonomian nasional.

"Ketahanan desa yang kuat diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian nasional," kata Sukamta di sela-sela acara Diseminasi Dana Desa Kementerian Keuangan di gedung Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Selasa.

Ketahanan desa itu, lanjut dia, meliputi ketahanan di semua bidang, baik ketahanan ekonomi, budaya, sosial, ketahanan politik dan sebagainya.

"Untuk mencapai itu, sangat penting pemerintah daerah mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa," kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.

Menurut dia, sejak era otonomi daerah digulirkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing.

Namun demikian, kata dia, pemerintah pusat masih tetap memiliki kewenangan pada beberapa bidang, bahkan pusat juga menggulirkan program dana desa untuk menopang pembangunan di setiap desa.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini mengatakan realisasi dana desa dapat dioptimalkan untuk membangun desa yang kuat, terlebih kondisi perekonomian bangsa ini yang sedang lesu seperti sekarang.

"Kenaikan harga berbagai bahan pangan belakangan ini menunjukkan pemerintah pusat gagal dalam melindungi rakyat di daerah, khususnya para petani di perdesaan," katanya.

Bahkan, menurut dia, pada awal 2018 pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton, sementara belakangan ini DIY justru menunjukkan surplus beras, yang setiap tahun rata-rata surplus beras sekitar 200-250 ribu ton.

"Bulan depan para petani juga mulai panen raya. Jadi dengan pengelolaan dana desa yang benar, kita harapkan ketahanan desa termasuk di bidang swasembada pangan dapat terwujud, sehingga tidak perlu impor," katanya.

(KR-HRI)