Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan masyarakat perlu bernisiatif menggelar "polling" atau jajak pendapat secara mandiri untuk menyaring nama-nama bakal calon presiden yang berintegritas.
"Polling itu harus dilakukan atas inisiatif masyarakat sipil, gabungan aliansi atau ormas secara mandiri," kata Busyro di Gelanggang Mahasiswa, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.
Polling perlu dilakukan atas inisiatif masyarakat secara mandiri karena menurut Busyro selama ini konvensi yang dilakukan sejumlah partai politik untuk memunculkan calon presiden masih belum sepenuhnya serius dengan menerapkan prinsip kejujuran.
"Mana ada konvensi yang jujur. pada akhirnya itu hanya sebagai kembang-kembang di etalase demokrasi saja," kata Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM ini.
Polling dari masyarakat, menurut dia, akan menjadi alternatif yang mampu menekan dominasi politik uang untuk memengaruhi masyarakat setiap menjelang pemilu.
"Kalau menang karena `nyogok` (politik uang) maka bukan pemimpin namanya, melainkan telah terjadi manipulasi terhadap hak rakyat untuk memeroleh pemimpin yang jujur," kata dia.
Menurut dia, polling bisa dilakukan oleh beragam elemen seperti organisasi wartawan, organisasi kegamaan, organisasi profesi, serta NGO. "Media massa juga harus ikut membantu dengan menerapkan prinsip jurnalistik tanpa didominasi kepentingan politik pemilik modal," kata dia.
Berita Lainnya
Busyro minta polisi ungkap aktor intelektual dibalik teror terhadap Novel
Senin, 30 Desember 2019 17:23 Wib
Busyro: jika dibentuk TGPF baru kasus Novel, anggotanya dipilih masyarakat sipil
Kamis, 18 Juli 2019 20:26 Wib
Busyro Muqoddas artikan sujud syukur Prabowo bukan rayakan kemenangan
Kamis, 18 April 2019 21:50 Wib
Busyro meminta pendukung capres-cawapres berdoa untuk KPU
Kamis, 18 April 2019 21:01 Wib
Busyro dorong KPK lanjutkan pengusutan kasus korupsi
Rabu, 19 Juli 2017 21:53 Wib
Busyro: kesenjangan ekonomi tumbuhkan radikalisme
Senin, 13 Maret 2017 20:53 Wib
Busyro : hilangnya dokumen Munir perlu diproses hukum
Rabu, 26 Oktober 2016 21:56 Wib
Muhammadiyah : dukungan Busyro ke "Joint" hak pribadi
Selasa, 26 April 2016 19:45 Wib