Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak akan membiarkan lahan tambang pasir besi pada kontrak karya PT Jogja Magasa Iron berubah fungsi menjadi kawasan pariwisata atau perhotelan.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Jumat, mengatakan alih fungsi kawasan tambang pasir besi ke perhotelan itu sebatas isu.
"Itu isu, Perda RTRW DIY dan Kulon Progo, sebelah timur Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai Trisik merupakan area tambang pasir besi dan masuk wilayah kontrak karya," kata Hasto.
Ia juga mengaku sangat kecewa PT Jogja Magasa Iron (JMI) tidak segera melakukan penambangan dan pembangunan pabrik pasir besi. Padahal sejak 2008, Pemkab Kulon Progo sudah membantu membebaskan lahan seluas 140 hektare yang masuk kontrak karya.
Tujuan pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik, tapi sampai sekarang tidak ada upaya kelanjutannya. Awalnya, pada 2014, PT JMI beralasan terganjal Undang-Undang Minerba yang melarang ekspor bahan baku.
Kemudian pada 2014, JMI bermasalah dengan PT Angkasa Pura karena lokasi pembangunan pabrik pasir besi masuk kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).
"Kami membantu JMI mengatasi berbagai masalah pembebasan lahan hingga dengan PT Angkasa Pura I, tapi realitanya hingga saat ini belum ada upaya kelanjutan penambangan dan pembangunan pabrik," keluhnya.
Selain itu, kata Hasto, berdasarkan pengecekan perizinan penambangan PT JMI di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mereka memperpanjang izin tidak bisa melakukan penambangan.
"Seharusnya, pada 2018 ini pabrik pasir besi sudah beroperasi. Kami sangat kecewa, karena kami berharap mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Rp60 miliar per tahun, tapi tidak kunjung terealisasi," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyayangkan lahan pasir yang akan ditambang mangkrak. Di sisi lain, kemiskinan di sekitarnya sangat tinggi. Hal itu sangat memprihatinkan.
"Lahan pasir itu seharusnya bisa ditanami petani untuk menanam cabai, semangka dan tanaman hortikultura lainnya, sehingga mampu menggerakan perekonomian masyarakat. Sekarang, lahan 140 hektare itu mangkrak," katanya.
(U.KR-STR) 09-03-2018 13:16:49
Berita Lainnya
Pemanfaatan pasir laut di tujuh lokasi guna kebutuhan lokal
Selasa, 19 Maret 2024 11:30 Wib
Aliran lahar dingin Gunung Semeru jebak empat truk pasir
Senin, 4 Maret 2024 5:09 Wib
Elektrifikasi pertanian dorong petani Bantul tanam sayuran
Selasa, 20 Februari 2024 9:14 Wib
BPBD DIY ingatkan masyarakat jangan menambang pasir di daerah bahaya Merapi
Kamis, 25 Januari 2024 12:45 Wib
Sleman menyiapkan dua ton gula pasir per kecamatan untuk pasar murah
Rabu, 1 November 2023 22:01 Wib
Disperindag Sleman stabilkan harga gula pasir
Selasa, 31 Oktober 2023 19:21 Wib
Lahan pasir Kulon Progo ubah petani jadi jutawan
Sabtu, 28 Oktober 2023 16:12 Wib
Humas Polres Kulon Progo menanam bibit mangrove di Pasir Kadilangu
Jumat, 13 Oktober 2023 16:35 Wib