BPBD Kulon Progo rehabilitasi jalan rusak akibat Badai Cempaka

id Jalan rusak,Badai cempaka

Bencana tanah longsor yang menyababkan infrastruktur jalan dan talud di Kecamatan Girimulto, Kabupaten Kulon Progo, rusak parah. (Foto Antara/ Tagana Kulon Progo)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan segera merehabilitasi puluhan jalan, saluran irigasi dan rumah rusak akibat Badai Cempaka yang menerjang wilayah itu pada 2017.
     
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kulon Progo Eko Susanto di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan Pemkab Kulon Progo mendapat bantuan dana rehabilitasi dan rekontruksi kerusakan akibat Badai Cempaka 2017 sebesar Rp40 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
     
Dana  terdiri dari, rehabilitasi dan rekontruksi infrastruktur jalan dan irigasi sebesar Rp33,425 miliar dan dana rehabilitasi dan rekontruksi rumah sebesar Rp2,5 miliar.
     
"Dana rehabilitasi dan rekontruksi sudah masuk ke kas daerah pada 27 Desember 2018. Saat ini baru seleksi perencanaan rehabilitasi jakan dan irigasi. Setelah itu, kami mentargetkan segera masuk ULP untuk lelang. Kami mengejar target rehabilitasi dan rekontruksi selesai November 2019," katanya.
     
Ia mengatakan dari dana rehabilitasi dan rekontruksi sebesar Rp33,425 miliar, anggaran paling besar digunakan untuk membangun akses jalan di Gunung Kucir sebesar Rp7,2 miliar karena jalannya benar-benar hilang, kemudian disusul jalan Gunung Kelir-Kutogiri sebesar Rp5 miliar, jalan Hargotirto -simpang Tamanan sebesar Rp5 miliar, jalan simpang Clereng-Segajih sebesar Rp4,437 miliar.
     
"Jalan di lokasi tersebut mendapat alokasi paling besar karena kerusakannya sangat parah. Selain itu, jalannya sangat vital untuk akses perekonomian warga di Pengasih, Kokap, dan Girimulyo," katanya.
   
Eko mengatakan jaringan irigasi yang mendapat bantuan rehabilitasi dan rekontruksi, yakni DAS Mudal sebesar Rp1,7 miliar, dan Das Nganten sebesar Rp1,2 miliar. "Kerusakan cukup parah, kalau tidak diperbaiki bisa mengancam persawahan," katanya.
     
Selain itu, kata Eko Susanto, ada 50 unit rumah warga miskin yang ada di Kulon Progo mendapat dana rehabilitasi dan rekontruksi sebesar Rp2,5 miliar atau Rp50 juta per rumah. Awalnya, BPBD Kulon Progo melalukan pendataan rumah warga yang rusak akibat Badai Cempaka 2017 ada 300 unit, kemudian setelah dikaji ulang, rumah warga yang benar-benar membutuhkan bantuan karena harus direlokasi ada 50 unit rumah. Lokasi bantuan rumah tersebar di Kecamatan Sentolo, Nanggulan, Pengasih, dan Kokap.
     
"Nanti bantuan langsung ditransfer ke rekening warga yang mendapat bantuan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Namun pelaksanaan pembangunan tetap akan didampingi tim teknis yang secara khusus mengawasi pembangunan. Setiap penggunaan bantuan akan diawasi, sehingga warga tidak bisa menyalahgunaan bantuan," kata Eko.
   
Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Nur Eni Rahayu mengaku khawatir, bantuan rehabilitasi dan rekontruksi rumah tidak dilaksanakan oleh penerima bantuan. Berdasarkan pengalamannya, ada warga yang sudah mendapat bantuan rehabilitasi rumah, tapi tidak digunakan justru untuk kepentingan lain.
     
"Kami minta BPBD benar-benar mengawasi bantuan supaya tepat sasaran, khususnya bantuan rehabilitasi dan rekontruksi rumah warga," harap Eny.
     
Sementara Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Sugianto juga meminta pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Bukit Menoreh benar-benar mengutamakan kualitas bangunan. Kalau tidak, infrastruktur jalan cepat rusak.
     
"Kami minta BPBD dan DPUPKP mengawasi pelaksanaannya, supaya kualitas bangunan benar-benar bagus," pintanya.
 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar