Khartoum (ANTARA) - Dewan kedaulatan Sudan yang baru dibentuk secara resmi menyatakan keadaan darurat di Kota Port Sudan pada Minggu, setelah bentrokan antar suku yang menurut polisi menewaskan sedikitnya 16 orang.
Penjabat gubernur dan kepala dinas keamanan nasional negara bagian Laut Merah, dengan Ibu Kota Port Sudan, dicopot, kata juru bicara dewan kedaulatan, Brigadir At-tahir Abuhaja.
Itu terjadi pada masa-masa sulit bagi Sudan, setelah diresmikannya kesepakatan pembagian kekuasaan awal Agustus ini.
Dewan kedaulatan gabungan sipil dan militer dilantik pekan lalu, bersamaan dengan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang akan membentuk pemerintahan akhir pekan ini.
Bentrokan antara anggota Suku Beni Amer dan Suku Nuba, yang pernah berkobar pada masa lau, kembali meletus pada Rabu dan berlanjut hingga Sabtu pagi, kata kepolisian dalam satu pernyataan.
Saksi mata menceritakan kepada Reuters bahwa mereka mendengar dan menyaksikan tembakan di lingkungan Port Sudan, tempat tinggal kedua suku.
Port Sudan merupakan gerbang laut utama Sudan dan digunakan oleh Sudan Selatan untuk mengekspor minyak.
"Pihak terkait telah memantau penggunaan senjata api dalam konfilk tersebut untuk pertama kali, yang mengungkapkan adanya campur tangan baik dari internal maupun eksternal yang menyulut konflik tersebut dan menyebar ke daerah lain," kata Abuhaja.
Menurut dia, dinas keamanan disiagakan guna meredam segala eskalasi. Komisi investigasi pun telah dibentuk.
Pernyataan kepolisian menyebutkan bala bantuan telah diterjunkan ke daerah tersebut.
Sumber: Reuters
Port Sudan dalam kondisi darurat
Wanita Sudan mengibarkan bendera nasional dan membuat tanda kemenangan saat perayaan penandatanganan perjanjian pembagian kekuasaan Sudan, memberi jalan bagi pemerintahan transisi, dan akhirnya pemilu, menyusul penggulingan pemimpin sepanjang-jaman Omar al-Bashir di Khartoum, Sudan, Sabtu (17/8/2019). (REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAH)
