Jakarta (ANTARA) - Twitter menyatakan akan menerapkan peringatan pada cuitan yang berisi misinformasi atau informasi menyesatkan tentang vaksin COVID-19, sekaligus menegakkan ketentuan yang bisa membuat pengguna dilarang secara permanen karena pelanggaran berulang.
Kepala Kebijakan Publik Twitter Inggris Raya, Katy Minshall, mengatakan bahwa pihaknya menyadari peran perusahaan dalam memberikan informasi kesehatan yang kredibel kepada masyarakat luas.
“Kami terus bekerja dengan otoritas kesehatan di seluruh dunia--termasuk (layanan kesehatan Inggris)--untuk memastikan akses visibilitas yang tinggi ke informasi kesehatan masyarakat yang terpercaya dan akurat pada layanan kami, termasuk tentang vaksin COVID-19,” kata dia dikutip dari Reuters, Selasa.
"Hari ini kami akan mulai memberikan label kepada cuitan yang mungkin berisi informasi menyesatkan tentang vaksin COVID-19, selain upaya berkelanjutan kami untuk menghapus informasi menyesatkan COVID-19 yang paling berbahaya dari layanan," sambung Katy.
Twitter mulai mempromosikan informasi mengenai kesehatan masyarakat sebelum COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global. Hal tersebut juga bertujuan untuk menghapus konten yang terbukti salah atau menyesatkan tentang virus berbahaya itu.
Sejak memperkenalkan panduan mengenai COVID-19, mereka mengatakan telah menghapus lebih dari 8.400 cuitan dan menegur 11,5 juta akun.
Dia mengatakan pendekatan dibangun di atas pengoperasian yang sudah ada untuk menjaga dari klaim palsu tentang keamanan dan keefektifan inokulasi.
Berita Lainnya
ANTARA raih predikat informatif dalam Anugerah KIP 2024
Rabu, 18 Desember 2024 6:19 Wib
Sekretariat DPRD DIY raih predikat informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi 2024
Jumat, 13 Desember 2024 10:04 Wib
Eko Suwanto: Tata kelola informasi publik bisa dorong partisipasi masyarakat di perencanaan pembangunan
Kamis, 12 Desember 2024 15:01 Wib
Eko Suwanto berikan data informasi publik jadi dasar kebijakan perencanaan pembangunan
Rabu, 11 Desember 2024 11:01 Wib
Keterbukaan informasi publik, jamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan badan publik
Selasa, 10 Desember 2024 8:16 Wib
KPU Bantul tunggu informasi resmi MK terkait gugatan hasil Pilkada 2024
Kamis, 5 Desember 2024 12:39 Wib
Sebanyak 34 ribu pegawai Kementerian ATR/BPN akan jadi duta penyebar informasi kebijakan pemerintah
Rabu, 4 Desember 2024 10:08 Wib
IDI berikan informasi pengobatan yang tepat bagi penderita diabetes tipe 1
Kamis, 28 November 2024 12:43 Wib