Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai kasus pengunduran diri calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus tahap akhir harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
"Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dalam seleksi sampai tahap akhir. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan per orang, biaya tes SKB, SKD, bahkan beberapa instansi mengeluarkan biaya untuk tes spesifik sendiri," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pengunduran diri ratusan CPNS tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena mereka merasa tidak sesuai dengan besaran gaji hingga lokasi penempatan yang jauh.
Dikatakan pula bahwa formasi yang sudah disiapkan bagi CPNS yang mundur itu tentu akan kosong dan baru bisa diisi apabila ada usulan kembali dari instansi yang bersangkutan terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dalam bentuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun CPNS.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait dengan seleksi penerimaan CPNS sebagai bagian reformasi birokrasi. Transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu dijelaskan dengan transparan kepada anggota masyarakat yang akan jadi CPNS.
Langkah itu, menurut Guspardi, agar para CPNS dapat mengetahui dan mempertimbangkan segala sesuatu dan mengetahui hak serta kewajiban, termasuk juga jumlah gaji yang akan diterima sebelum mengikuti seleksi.
Hal itu, kata dia, sangat penting agar tidak terulang lagi CPNS yang mundur setelah diterima sebagai abdi negara.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 105 CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021 dengan Kementerian Perhubungan sebagai instansi dengan jumlah yang mengundurkan diri paling banyak, yakni 11 orang.
Terhadap instansi yang terdapat CPNS mengundurkan diri tersebut, kata Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama,dapat mengajukan kembali formasi kosong itu pada penerimaan CPNS 2022.
"Instansi harus mengajukan lagi untuk penerimaan CPNS berikutnya atau diajukan untuk diisi oleh formasi PPPK," kata Satya ketika dihubungi ANTARA, Kamis.
Berdasarkan data dari BKN, instansi pemerintah pusat, selain Kemenhub, yang terdapat CPNS mengundurkan diri ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (satu orang), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (satu orang), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dua orang), Kementerian Kesehatan (dua orang), Badan Intelijen Negara (satu orang), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (satu orang).
Berita Lainnya
Oreo Pokemon jumlah terbatas beredar Agustus 2024 di RI
Sabtu, 4 Mei 2024 4:40 Wib
Vaksin COVID-19 buatan RI lebih aman
Jumat, 3 Mei 2024 19:47 Wib
Istana respons rencana Prabowo membentuk "Presidential Club"
Jumat, 3 Mei 2024 19:29 Wib
Kesiapan tenaga pariwisata Indonesia jawab perkembangan tren dunia
Jumat, 3 Mei 2024 17:22 Wib
KPU RI jaga data pemilih Pilkada 2024 hindari kebocoran
Jumat, 3 Mei 2024 5:24 Wib
Mendagri: Usulan tunda seleksi CASN 2024 harus berkoordinasi dengan BKN
Jumat, 3 Mei 2024 0:11 Wib
Ketua KPU RI izin tinggalkan sidang, ditegur Ketua MK
Kamis, 2 Mei 2024 19:23 Wib
Apple bakal tanam modal di RI
Kamis, 2 Mei 2024 18:18 Wib