Gunungkidul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan pendidikan politik penguatan kepemiluan kepada kalangan difabel yang bertujuan agar hak-hak mereka dalam politik dapat terpenuhi, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul Supami di Gunungkidul, Rabu, mengatakan KPU mengharapkan partisipasi aktif dari teman-teman difabel, baik dalam hal menjadi peserta, penyelenggara, atau setidaknya menjadi pemilih yang cerdas.
"Sama halnya dengan pemilih lain, teman-teman difabel pun memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, diharapkan seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali difabel dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya," kata Supami.
Ia mengatakan pendidikan politik bagi difabel bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama karena dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, sudah terdapat pengklasifikasian difabel sehingga dapat dipetakan TPS yang ada kaum difabel.
Hal ini akan memudahkan teman-teman difabel dalam mengakses TPS masing-masing sesuai dengan peraturan KPU tentang pembuatan TPS ramah difabel sehingga teman-teman difabel tidak perlu khawatir akan kebutuhannya dalam memilih.
"Nanti KPPS akan melakukan pendataan difabel di setiap TPS, dan pendirian TPS harus ramah difabel," katanya.
Supami mengatakan pendidikan politik bagi difabel di Gunungkidul melibatkan National Paralympic Committee (NPC). Ia berharap anggota NPC yang mengikuti kegiatan pendidikan politik ini dapat menyebarluaskan informasi yang telah disampaikan.
"Hal ini dalam rangka mendorong terwujudnya partisipasi seluruh masyarakat serta suasana penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, dan lancar," katanya.
Wakil Ketua I DPRD Gunungkidul Suharno menyampaikan agar difabel dapat berpartisipasi, baik sebagai pemilih atau bahkan ikut mencalonkan diri sehingga dapat mewakili difabel.
"Semua memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam politik, baik dipilih maupun memilih," katanya.
Berita Lainnya
DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap 66 penyelenggara pemilu
Sabtu, 14 Desember 2024 3:52 Wib
Pakar hukum UGM usulkan Bawaslu diberi kewenangan seperti KPK
Kamis, 7 November 2024 15:35 Wib
Bawaslu Kulon Progo meminta pengawas TPS pahami aturan pemilu
Kamis, 7 November 2024 13:15 Wib
Prabowo yakin meskipun pemilu dukung yang lain, PKB akan kembali
Jumat, 11 Oktober 2024 3:22 Wib
PTUN membacakan putusan soal pencalonan Gibran pada Kamis siang
Kamis, 10 Oktober 2024 8:53 Wib
Bawaslu Sleman mendaftarkan 1.987 pengawas pemilu ke BPJS Ketenagakerjaan
Rabu, 9 Oktober 2024 18:49 Wib
Pjs Bupati Sleman ajak masyarakat bijak bersikap ciptakan pemilu sehat
Kamis, 26 September 2024 15:31 Wib
Bawaslu: Indeks Kerawanan Pemilu dalam Pilkada Kulon Progo rendah
Minggu, 22 September 2024 0:28 Wib