Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai mendistribusikan bantuan pangan non-tunai baik bersumber dari APBN dan APBD kepada 46.968 keluarga penerima manfaat melalui 123 e-Warong.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kulon Progo Yohanes Irianta di Kulon Progo, Senin, mengatakan semua kebutuhan pokok yang disediakan oleh e-Warong dengan menggunakan komoditas pangan lokal.
"Bansos BPNT baik APBN dan APBD disalurkan oleh e-Warong. Penyaluran sudah dimulai sejak Agustus," kata dia.
Ia mengatakan penyaluran BPNT ini memberikan dampak berbeda dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021.
BPNT disuplai dari bahan pangan lokal Kulon Progo, sehingga uang sekitar Rp11 miliar dari APBN dan APBN berputar di Kulon Progo.
"Sehingga petani melalui gapoktan, pembudidaya melalui pokdakan, KWT sebagai penyuplai sayur dan buah, serta perajin tahu untuk komoditas tempe dan tahu. Sehingga memberikan nilai tambah dan memberdayakan ekonomi lokal," katanya.
Irianta mengatakan pada November 2022, Dinsos-P3A akan menyalurkan dana bagi hasil cukai tembakau.
Keluarga penerima manfaat (KPM) sudah definitif, yakni pekerja dan buruh pabrik rokok, sebagai 859 KPM dengan rincian 433 KMP dari APBD dan 426 KMP melalui Dinsos DIY.
"Masing-masing memperoleh Rp600 ribu per KPM dengan satu kali penyaluran. Saat ini, kami sedang menyusun peraturan bupati, sehingga harapannya setelah perubahan bisa disalurkan," kata dia.
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan masyarakat kurang mampu, secara teori pendapatan mereka untuk mencukupi kebutuhan pangan.
"Kami berharap bantalan sosial kenaikan harga BBM bersubsidi ini dapat berjalan dengan baik. Bantuan benar-benar digunakan untuk membeli kebutuhan pangan," katanya.
