Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mencairkan anggaran bantalan sosial kenaikan harga bahan bakar minyak lebih dari Rp10 miliar untuk menekan inflasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Senin, mengatakan anggaran bantalan sosial kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dialokasikan untuk padat karya sebesar Rp2,4 miliar banyak 24 titik/lokasi, bantuan transportasi, dan bantuan untuk nelayan yang bersumber dari dana transfer umum.
"Dinas teknis sudah mulai melaksanakan program penanganan dampak kenaikan BBM, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mulai melaksanakan program padat karya," kata Triyono.
Ia mengatakan total anggaran bantalan sosial BBM di Kulon Progo sendiri dari dana transfer umum lebih dari Rp2,4 miliar, dan dana insentif daerah (DID) Rp8 miliar.
"Anggaran bantalan sosial ini digunakan untuk menekan inflasi akibat kenaikan BBM," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Nur Wahyudi mengatakan anggaran bantalan sosial untuk padat karya sudah ditransfer kepada pemerintah desa melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan (LPMKal) sejak awal November ini.
"Sebagian besar proyek padat karya sudah dimulai. Setelah kami transfer, LPMKal langsung melakukan sosialisasi dan dikerjakan," katanya.
Ia mengatakan padat karya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Selain untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur, dapat membuka lapangan pekerjaan sementara.
"Padat karya ini banyak dampak positif yang diambil, mulai dari membuka ekonomi masyarakat, meningkatkan semangat gotong royong, juga mengurangi pengangguran," katanya.
