Pemkab Kulon Progo membentuk tim pendamping keluarga turunkan kekerdilan

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting/kekerdilan dan tim pendamping keluarga untuk mempercepat penurunan angka kekerdilan di wilayah ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kulon Progo Ariadi di Kulon Progo, Jumat, mengatakan dukungan dari DPMDPPKB terkait kekerdilan dengan membentuk TPPS dan TPK.

“Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dimulai secara struktural dari kabupaten, kapanewon/kecamatan, dan kelurahan yang sudah dimulai dari 2022. Serta membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri dari 229 tim atau 687 orang," kata Ariadi.

Ia mengatakan TPK ini bertugas mendampingi keluarga mulai dari calon pengantin, saat hamil, pasca bersalin, dan balita. Tim ini bersinergi dengan PKK, bidan, dan kader-kader KB yang sudah mulai bergerak di 2022.

"Kami menyasar masyarakat untuk melakukan pencegahan kekerdilan sejak kehamilan," katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan kebijakan umum dari Kabupaten Kulon Progo untuk penurunan angka kekerdilan yang masih tergolong tinggi dengan memastikan angka dari pendataan harus valid terlebih dahulu agar bisa segera dilakukan penanganan yang tepat sasaran.

Pemkab memiliki program tertentu dalam penurunan kekerdilan, dengan memaksimalkan gizi seimbang dan kolaborasi antara semua yang terlibat dalam penurunan angka kekerdilan menjadikan kekuatan untuk menurunkan angka kekerdilan di Kulon Progo.

“Gizi baik yang bisa masuk ke tubuh anak dan ibu hamil memerlukan dukungan lingkungan sekitar. Gerakan kolaborasi di semua ini menjadi kekuatan untuk menurunkan angka kekerdilan," katanya.

Menurut dia, penurunan kekerdilan dapat dimulai dari awal mulai remaja, persiapan pernikahan, menghindari pernikahan dini serta lingkungan yang sehat agar bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

"Pesannya jangan merokok di dekat ibu hamil dan anak kecil agar terciptanya lingkungan sehat," kata Tri.

Ia mengatakan kondisi kekerdilan di kabupaten Kulon Progo ini mengalami kenaikan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Sementara data menurut Dinkes yang by name by address menunjukkan penurunan angka secara perlahan.

"Kami juga telah melakukan berbagai macam program guna menangani kekerdilan," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Ardi Suryanto mengatakan bahwa angka kekerdilan di Kulon Progo termasuk tinggi. Oleh karena itu, kejaksaan hadir untuk memastikan program yang telah dijadikan prioritas agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kejaksaan juga turut berperan dalam penurunan angka kekerdilan sebagai wakil dari pemerintahan pusat untuk selalu mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan seluruh kegiatan.

"Hal ini menjadi titik fokus dalam memprioritaskan program Presiden, salah satunya penanggulangan kekerdilan," kata Ardi.