Asperapi-DPD RI bahas biaya perizinan pameran

Surabaya (ANTARA) - Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Jawa Timur menemui Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat reses di Jatim, Sabtu, guna mengeluhkan tidak adanya standar biaya perizinan pameran.

Ketua Asperapi Jawa Timur Yusuf Karim Ungsi berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerbitkan standar harga perizinan untuk menggelar pameran.

"Semua unsur pentahelix terkait harus kolaborasi, Kemenparekraf sebagai leading sector menentukan standar biaya," kata Yusuf kepada LaNyalla di Kantor Kadin Jatim.

Hal itu, lanjut dia, dikarena selama ini belum ada standar harga yang ditetapkan sehingga masing-masing daerah berbeda. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap ada standar yang pasti mengenai biaya perizinan pameran ini.

"Bukan dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Yusuf.

Yusuf berharap LaNyalla dapat memperjuangkan aspirasi lembaganya. Sebab, kata dia, selama ini biaya perizinan pameran tak memiliki basis yang jelas standar pembiayaannya.

"Biaya perizinan itu tak jelas standar itemnya apa. Artinya rujukannya kemana. Sehingga, biaya perizinan pameran di satu kota dan kota lainnya di Jawa Timur ini bisa berbeda-beda," kata Yusuf.

Apalagi, selama ini setiap kali berurusan dengan biaya perizinan seringkali dihadapkan pada orang perorangan. Tentu saja standar biaya perizinannya akan berbeda-beda.