Bantul meraih penghargaan Kemenpan RB terkait capaian Indeks SPBE tinggi

id Penghargaan SPBE,Pemkab Bantul ,Sistem pemerintahan berbasis elektronik

Bantul meraih penghargaan Kemenpan RB terkait capaian Indeks SPBE tinggi

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih beserta jajaran saat menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai daerah dengan pencapaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tinggi di Jakarta, Senin (20/3/2023) (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bantul)

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai daerah dengan pencapaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tinggi.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Selasa, mengatakan, penghargaan tersebut diterima langsung dari dari Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas beserta Menteri Menko Marvest, Luhut Binsar Panjaitan dalam Digital Government Award atau SPBE Summit 2023 di Jakarta, pada Senin (20/3).

"Indeks SPBE kita tergolong tinggi dan terbaik di Indonesia. Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengusahakan hal ini," kata Bupati dalam keterangan pers.

Pihaknya berharap, capaian ini bisa menjadi pemacu semangat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bantul yang lebih baik melalui SPBE, sehingga layanan birokrasi dan layanan publik akan lebih prima, efektif, efisien, cepat dan mudah.

"Dengan demikian dapat mendorong peningkatan terwujudnya Bantul sebagai smart city. Harapannya tentu agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan demi Bantul yang lebih maju," katanya.

Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam siaran pers Kemenpan RB mengatakan, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.

"Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus, indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus," katanya.

Kendati pemerintahan digital menjadi kunci, namun Menteri Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membikin aplikasi.

"Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat sampai daerah. Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas," katanya.