Pemkab Sleman sinkronkan data kemiskinan dengan BPS

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyinkronkan data masyarakat miskin di wilayah itu yang dihimpun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

"Kami akan konfirmasi ke BPS Kabupaten Sleman untuk pembaharuan (update) dan akurasi data masyarakat miskin di daerah ini," kata Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa di Sleman, Kamis.

Menurut dia, berdasarkan data TKPK Kabupaten Sleman, saat ini warga miskin di daerah itu tercatat sebanyak 30.808 orang, termasuk lansia.

Baca juga: Pemkab Sleman tingkatkan upaya pengentasan KK miskin kategori ekstrem

"Sedangkan untuk masyarakat miskin dengan kategori ekstrem tercatat sebanyak 91 ribu jiwa. Keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem ini, di antaranya adalah yang pendapatannya kurang dari Rp370 ribu per bulan," kata Danang yang juga Ketua TKPK Kabupaten Sleman.

Ia mengatakan Pemkab Sleman melalui Dinas Sosial selalu melakukan pembaharuan data masyarakat miskin di daerah setempat.

"Ini untuk pendataan jika ada keluarga miskin yang sudah mentas atau jika ada keluarga atau data baru yang masuk kategori miskin," katanya.

Danang mengatakan pendataan keluarga miskin ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah dusun (musdun) yang dilakukan di masing-masing dusun yang diikuti oleh dukuh dan tokoh masyarakat setempat.

"Musyawarah dusun ini khusus membahas pembaharuan data keluarga miskin di tiap-tiap dusun," katanya.

Data dari BPS Kabupaten Sleman pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Sleman mencapai 98.920 orang (7,74 persen).

Jumlah ini turun sebesar 10.010 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 108.930 orang (8,64 persen) atau terjadi penurunan 0,90 persen poin dalam kurun waktu satu tahun terakhir.