Bantul (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan bahwa memasuki tahun politik atau menjelang Pemilu 2024, kepemimpinan perempuan menjadi salah satu isu yang selalu menjadi perbincangan hangat untuk diulas lebih mendalam.
"Mulai dari minimal 30 persen jumlah kursi atau keterwakilan perempuan di parlemen juga isu-isu lainnya yang setidaknya perempuan memegang posisi kepemimpinan," katanya dalam sambutan pada acara Puncak Resepsi Milad Ke-106 Aisyiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta di Yogyakarta, Jumat.
Dia mengatakan isu yang memang menjadi perhatian bersama itu berkaitan dengan isu tidak boleh perempuan memegang posisi kepemimpinan.
Menurut dia, hal itu masih terjadi di beberapa daerah.
"Kami sudah berdiskusi dengan para tokoh Aisyiyah, kita jangan fokus yang kecil, mari kita fokus kepada yang lebih besar, mengingat perempuan memiliki nilai kepentingan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki laki, maka perbedaan ini sangat penting untuk dapat terwakili," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap, keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis, sehingga nantinya menghasilkan kebijakan publik yang memberi keadilan untuk semua kelompok.
"Aisyiyah merupakan salah satu kanal kepemimpinan perempuan yang besar, sehingga dapat menjadi kekuatan untuk bersama-sama memperjuangkan perubahan, selain perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, perjuangan dalam mencegah berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.
Menteri Bintang Puspayoga juga mengatakan banyak analis menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang maksimal maka perempuan harus maju dan berperan secara setara dalam pembangunan.
"Perempuan mengisi setengah dari total populasi Indonesia. Sebesar 49,5 persen adalah perempuan, artinya perempuan ikut menentukan kemajuan kualitas pembangunan bangsa dan negara," katanya.
Namun demikian, lanjut dia, masih ada kesenjangan perempuan dalam mengakses berpartisipasi ikut menentukan arah pembangunan serta menikmati manfaat pembangunan.
Oleh karena itu, ia mengatakan, jika melihat data dan realitas, baik Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, maupun Indeks Pemberdayaan Gender, hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang dan mendalam untuk diselesaikan.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kata dia, Presiden Jokowi mengamanatkan kepada kementeriannya mengenai lima isu prioritas, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak.
Selain itu, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak, serta berkaitan dengan penurunan pekerja anak.
Dalam upaya mempercepat perwujudan dari pada lima arahan Presiden itu, kata dia, selain mengarusutamakan keseteraan gender dan hak anak, juga membawa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke desa dan kelurahan.
"Dengan kami menginisiasi yang namanya desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, dan untuk mewujudkan model ini kami bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," katanya.
