Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) meneliti dan meluruskan sejarah kelahiran Pancasila di buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), serta bahan pengajaran lembaga pendidikan kedinasan.
Basarah menilai masih ditemukan kerancuan tentang sejarah kelahiran Pancasila di buku ajar sekolah dan perguruan tinggi. Untuk itu, dia menyebut Lemhannas bisa bekerja sama dengan badan atau lembaga yang menaruh perhatian pada geopolitik dan ideologi negara.
"Ada yang menyebut tokoh yang melahirkan Pancasila adalah Bung Karno, ada yang menyebut Mohammad Yamin. Sejarah kelahiran ideologi bangsa harus ditulis secara valid dan seragam," kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan lembaga-lembaga riset di berbagai kampus perlu duduk bersama melakukan riset untuk meluruskan sejarah kelahiran Pancasila di semua buku ajar.
‘’Masyarakat Indonesia kini didominasi oleh generasi milenial dan Z yang sama sekali terputus dari sejarah kemerdekaan masa lalu. Mereka adalah generasi cerdas, kritis, melek internet. Jika disodorkan kepada mereka sejarah yang tidak masuk akal, mereka cenderung mempertanyakan atau menolaknya," ujar Basarah.
Basarah mengusulkan agar digencarkan pemahaman kepada generasi muda bahwa hanya ada satu Pancasila, tidak ada Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni, atau Pancasila 18 Agustus 1945.
"Pertama-tama di buku ajar harus disampaikan sejarah Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya, lalu bagaimana nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang berkembang di Nusantara. Ini yang saya maksud penyajian fakta-fakta sejarah secara rasional dan membangkitkan kecintaan pada Pancasila," terang dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wakil Ketua MPR ajak Lemhannas luruskan sejarah Pancasila di buku ajar
