Pemkab Sleman peroleh insentif fiskal 2023 dari Kemenkeu dan Kemendagri

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menerima insentif fiskal tahun 2023 sebesar Rp10,02 miliar dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilannya dalam mengendalikan inflasi daerah.

"Pemberian insentif fiskal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas kinerja Pemkab Sleman dan seluruh pihak yang bekerja sama untuk mengendalikan inflasi daerah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat," Kata Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Sleman, Selasa.

Terkait penggunaannya, Pemkab Sleman akan melaksanakan arahan pusat yaitu dipergunakan untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat, katanya.

Pemberian insentiff tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Pada penyerahan periode pertama di tahun ini tercatat ada 33 daerah yang ditetapkan sebagai penerima alokasi insentif tahun 2023 sebesar Rp330 miliar.

Pemkab Sleman menjadi salah satu penerima insentif fiskal dengan nominal sebesar Rp10,02 miliar.

Adapun kinerja pengendalian inflasi dinilai berdasarkan empat hal, yaitu pelaksanaan sembilan upaya yang menunjukkan pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan pemda, kepatuhan penyampaian laporan kepada Kemendagri, peringkat inflasi, dan rasio realisasi belanja, serta inflasi terhadap total belanja daerah.

Menurut dia, Pemkab Sleman terus melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi daerah, sejumlah upaya tersebut di antaranya menyelenggarakan operasi pasar atau pasar murah, rapat koordinasi bulanan, "high level meeting" dan pemantauan pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Selain itu juga menjalin kerja sama antardaerah lain di dalam maupun luar DIY dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan inspeksi pasar jika terdapat indikasi permasalahan stok atau harga," katanya.