Gunungkidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki pekerjaan rumah merehabilitasi 17.381 rumah tidak layak huni milik warga kurang mampu di wilayah tersebut.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta di Gunungkidul, Selasa, mengatakan secara umum daerah itu masih membutuhkan program tersebut dan hingga saat ini masih banyak yang belum diintervensi.
Ia menyebut saat ini yang terdaftar mencapai 17.381 rumah tidak layak huni yang menjadi tugas dan pekerjaan rumah, baik pemerintah daerah maupun pusat.
"Sampai saat ini, ada 347 RTLH yang kita intervensi dan 577 program bantuan stimulan swadaya (BSPS) yang sudah diselesaikan," kata dia.
Ia mengatakan program BSPS berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hari ini, ada satu RTLH di Ngleri selesai dibangun yang merupakan bantuan stimulan pemerintah pusat dan Pemkab Gunungkidul.
"Kami berharap alokasi rehabilitasi RTLH dari pemerintah pusat di Gunungkidul bertambah banyak," katanya.
Kepala Balai Penyedia Perumahan Bagian Jawa III Salahudin menjelaskan bantuan bersumber dari dua sumber, yakni APBD dengan bantuan RTLH dan APBN dengan bantuan BSPS.
"Jadi setiap penerima bantuan menerima sejumlah uang Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk pembayaran tukang," kata dia.
Ia juga mengatakan jumlah penerima dalam setiap tahun tidak selalu sama dan bervariatif, namun yang pasti sejak 2015 hingga saat ini pemerintah pusat telah memberikan bantuan BSPS dengan total mencapai 6.184 penerima BSPS.
"Semoga ke depan jumlah RTLH di Gunungkidul semakin berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat," katanya.
