"Hal ini penting untuk diperhatikan agar laju pembangunan Ibu Kota Negara tidak menggerus adat istiadat lokal, " ujar Ketua LPDN, Nyelong Inga Simon di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan pihaknya tidak menolak adanya IKN, namun hendaknya pembangunan IKN tidak menghilangkan atau mengesampingkan sosial budaya yang sudah lebih dahulu ada.
"Bila hutan itu hilang untuk pembangunan IKN dan malah tidak ada keselarasan dengan adat istiadat lokal maka hilang juga budaya Dayak," kata dia.
LPDN menambahkan pemerintah perlu memberikan jaminan pada masyarakat setempat, bahwa pembangunan IKN bisa tetap selaras dan mampu memfasilitasi sosial budaya Dayak.
Selain itu, Inga juga meminta pemerintah bisa melibatkan perempuan Dayak. Pasalnya perempuan dalam adat istiadat Dayak memegang peranan penting dalam melestarikan lingkungan.
"Artinya memberi jaminan bahwa budaya Dayak tidak luntur dengan adanya pembangunan IKN," kata dia.
