Kulon Progo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, mengkaji penetapan status tanggap darurat kekeringan karena anggaran distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak bencana El Nino sudah habis sejak awal September ini.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo Budi Prastawa di Kulon Progo, Rabu, mengatakan awalnya, BPBD Kulon Progo mengalokasikan air bersih sebanyak 83 tangki untuk didistribusikan kepada warga terdampak kekeringan akibat El Nino pada 2023.
"Hasil kajian kami, jumlah permintaan air bersih dari masyarakat dan kelompok masyarakat pada September ini masih tinggi, sedangkan belum ada hujan. Untuk itu, kami mengusulkan kepada Bupati Kulon Progo supaya ditetapkan status tanggap darurat kekeringan," kata Budi Prastawa.
Ia mengatakan status tanggap darurat kekeringan, BPBD Kulon Progo dapat mengakses anggaran biaya tak terduga (BTT) untuk menghadapi dampak kekeringan akibat El Nino ini.
Distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan terakhir dilakukan pada 10 September di Kapanewon/Kecamatan Samigaluh. Selain itu, wilayah di kawasan Bukit Menoreh yang masih membutuhkan distribusi air bersih, yakni Kecamatan Girimulyo dan Kokap.
"Satu-satunya jalan untuk bisa menambah anggaran distribusi air bersih adalah status tanggap darurat kekeringan. Nantinya bisa mengakses pos BTT. Selain itu, anggaran tersebut bisa membeli terpal untuk fasilitas penampungan air bagi wilayah yang belum punya," katanya.
Budi mengatakan adanya status tersebut, BPKD Kulon Progo bisa mengakses anggaran untuk menyediakan air bersih sebanyak 180 tangki. Hal ini dikarenakan wilayah yang berpotensi terjadi krisis air bersih bisa bertambah. Hal ini dikarenakan musim kemarau diprediksi bisa berlangsung hingga akhir tahun.
"Sejauh ini ada enam kecamatan yang berpotensi terdampak antara lain, Panjatan, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang. Total ada sekitar 3.017 jiwa yang berpotensi terdampak," katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan dirinya sedang melakukan pembahasan untuk masalah kekeringan ini dan rencana penetapan Status Tanggap Darurat Kekeringan ini.
Ia mengatakan sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sebagai respon atas usulan tersebut. Termasuk sektor mana yang jadi prioritas penanganan kekeringan. Sektor yang perlu jadi perhatian adalah rumah tangga. Kebutuhan air bersih dari sektor ini terbilang tinggi, sehingga perlu upaya khusus.
"Kalau perlu, dibangun sumur bor di sumber air untuk memenuhi ketersediaan air bersih," katanya.
Ni Made juga mengatakan sektor lain yang juga membutuhkan air adalah pertanian. Kebutuhannya pun terbilang paling banyak. "Saat ini, sektor pertanian Kulon Progo masih aman dari potensi kekeringan. Kekeringan tidak berdampak ke pertanian, Kulon Progo masih aman," katanya.
