Gunungkidul prioritaskan padat karya atasi kemiskinan ekstrem

id kemiskinan ekstrem,Gunungkidul

Gunungkidul prioritaskan padat karya atasi kemiskinan ekstrem

Bupati Gunungkidul Sunaryanta. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Gunungkidul)

Gunungkidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memprioritaskan program padat karya, pendampingan petani, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem terhadap 6.390 jiwa.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta di Gunungkidul, Sabtu, mengatakan program utama pengentasan kemiskinan ekstrem meliputi padat karya, pembangunan jalan usaha tani, pemberdayaan UMKM, kelompok usaha bersama fakir miskin, Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP KM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) daerah, dan pendampingan petani.

"Kami yakini program tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu dan memberdayakan mereka, sehingga dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Gunungkidul," kata Sunaryanta.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kata dia, saat ini jumlah kemiskinan ekstrem di Gunungkidul mencapai 6.390 jiwa yang 5.000an jiwa diantaranya telah ikut Program Keluarga Harapan (PKH) dan memperoleh sembako. Sementara itu total kemiskinan secara makro di Gunungkidul jumlahnya mencapai 143.620 jiwa.

"Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen, pemkab mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menekan kemiskinan dan mengaktifkan kolaborasi lintas sektor dari pusat dan daerah," katanya.

Lebih lanjut Sunaryanta mengatakan ada tiga program utama untuk menghapus kemiskinan ekstrem meliputi bantuan sosial guna mengurangi beban masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan penurunan kantong kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Terkait langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Gunungkidul dalam rangka penurunan angka kemiskinan ekstrem, lanjutnya, Pemkab Gunungkidul melaksanakan percepatan melalui kegiatan bansos, jaminan layanan kesehatan melalui PBI BPJS, stimulan jamban sehat, PKH, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemberian sembako, layanan air bersih dan sanitasi.

"Penurunan jumlah kantong kemiskinan dilakukan melalui keterjangkauan akses infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, dan listrik), dan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta meningkatkan konektivitas wilayah," katanya.

Sebelumnya Anggota DPRD Gunungkidul Sugito meminta Pemkab Gunungkidul memperbanyak program untuk percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Saat ini kemiskinan di Gunungkidul lebih dari 16 persen.

"Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemkab dalam menangani hal itu dan mohon dijelaskan progres terkait hal itu," kata Sugito.