Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghibahkan anggaran Rp44,55 miliar kepada KPU dan badan pengawas pemilu setempat untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Adapun perincian anggaran untuk KPU Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp32,38 miliar dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp12,17 miliar.
"Dengan adanya penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada hari ini, semoga pemilihan kepala daerah nantinya dapat terlaksana dengan lancar. Kami juga berharap melalui komitmen yang dijalankan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab antara kedua belah pihak," kata Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kulon Progo, Senin.
Ia mengatakan penandatangan NPHD ini merupakan bukti dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada. Kesuksesan penyelenggaraan pilkada bukan hanya tugas KPU dan bawaslu, melainkan juga tugas pemerintah kabupaten.
"Sehubungan dengan persiapan pemilu dan pilkada di Kulon Progo, hendaknya sedini mungkin dipersiapkan segala sesuatunya agar dapat tercipta iklim demokratis yang kondusif," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Yayan Mulyana mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kulon Progo yang langsung menanggapi menindaklanjuti permohonan anggaran yang diajukan KPU setempat. Hal ini berbeda dengan daerah lain, yang sampai saat ini juga masih ada apa pembahasan yang masih alot.
Yayan mengatakan bahwa penandatangan NPHD Pilkada 2024 di Kulon Progo ini nomor dua di Provinsi DIY, yang pertama Sleman.
"Adapun besaran anggaran Rp32,38 miliar yang dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2023 sebesar 40 persen dan tahap kedua pada tahun 2024 sebesar 60 persen," katanya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Marwanto mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp12,17 miliar itu bisa dimungkinkan tidak habis karena memang yang Rp500 juta-an untuk pengadaan alat pelindung diri. Anggaran tersebut kemungkinan tidak dipakai jika suasana normal.
"Untuk penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) selain butuh regulasi kemudian diselenggara dan tak kalah penting adalah biaya. Terima kasih sekali terkait dengan pembiayaan ini, di Kulon Progo sudah begitu cair," katanya.
