Jakarta (ANTARA) - Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menekankan pemerintah mesti mendampingi warga penerima dana insentif bantuan sosial (bansos) di desa supaya terhindar dari jeratan jasa pinjaman modal usaha tak resmi atau rentenir.
Devie saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa upaya tersebut dapat dilakukan dengan menerjunkan tim yang khusus untuk mendampingi warga sehingga bisa memanfaatkan dana bansos secara tepat.
Pasalnya, aliran dana bansos yang bergelombang dengan jenis dan besaran nilai berbeda dari pemerintah seperti bantuan langsung tunai ketahanan pangan, hingga bantuan langsung tunai (BLT Desa) kerap diberikan kepada rentenir.
Dana tersebut diberikan oleh warga kepada rentenir sebagai jaminan pertama untuk mendapatkan suntikan modal usaha yang lebih besar.
Makanya mengapa, ia menyebut, rentenir menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan desa. Alih-alih dana dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok namun karena dibujuk rayu mereka justru terjerat hutang.
"Itu sesuai fakta di lapangan dan pemerintah pasti tahu karena ada datanya. Rentenir kerap memanfaatkan momentum penyaluran dana bansos untuk menjerat warga kita di desa," katanya.
Ia menyebutkan, minim nya akses terhadap lembaga keuangan formal dan besarnya minat berusaha dengan memanfaatkan dana bantuan membuat penduduk desa lebih rentan terjerat rentenir.
Rentenir biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi dan tenor yang pendek. Hal ini membuat penduduk desa sulit untuk melunasi pinjamannya, sehingga mereka terjebak dalam utang yang berkepanjangan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat tekankan warga desa butuh pendamping hindari rentenir bansos
Hindari rentenir bansos, warga desa butuh pendamping
Beberapa masyarakat mengantre untuk menerima penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Kantor Pos Jalan Kapten A. Rivai Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/9/2022) (ANTARA/M. Riezko Bima Elko P.)
