Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi menyebut status guru besar Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej tidak serta merta dicabut meski telah ditetapkan tersangka oleh KPK.
"Secara spesifik tidak serta merta itu dicabut. Ada kemungkinan di sana tapi harus ada prosedur yang dilewati," kata Andi Sandi di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis.
Menurut Andi, baik penetapan maupun pencabutan status guru besar hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
"SK guru besarnya rata-rata semua sekarang kan masih dari menteri (menristekdikti), jadi yang bisa mencabut itu hanya menteri," kata dia.
Kampus melalui dewan kehormatan universitas, ujar dia, hanya bisa mengeluarkan rekomendasi kepada rektor untuk diajukan ke Kemenristekdikti.
Adapun Dewan Kehormatan Universitas (DKU) UGM, lanjut Andi, menjunjung asas praduga tak bersalah sehingga pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap Eddy baru dilakukan setelah perkara yang menjerat berkekuatan hukum tetap atau Inkracht.
"Karena kami menggunakan asas praduga tak bersalah. Ini bukan terus melindungi, tapi karena kita juga harus prosedural," tutur Andi.
Karena alasan itu pula, Andi Sandi menilai wajar dengan kehadiran Eddy Hiariej dalam acara pengukuhan guru besar mantan Wakil Rektor UGM Paripurna Sugarda di Balai Senat UGM, Kamis (16/11).
Dalam acara itu, Eddy tampak hadir mengenakan toga dan duduk di depan bersama jajaran guru besar UGM lainnya.
"Jadi seperti biasa saja, sampai hari ini kan beliau duduk di depan. Mas Eddy hadir duduk di depan, ya karena dia statusnya masih guru besar," ujar Andi.
Sebelumnya, KPK mengatakan pihaknya telah menandatangani surat penetapan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap sekitar dua pekan lalu.
"Penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu lalu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11).
Alex mengatakan pihaknya turut menetapkan tersangka lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. "Empat tersangka, dari pihak tiga penerima, pemberi satu," kata Alex.
Eddy Hiariej dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK atas dugaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Selasa (14/3) melaporkan Yogi Ari Rukmana selaku asisten pribadi Eddy Hiariej dan advokat Yosie Andika Mulyadi ke KPK.
Sugeng Teguh Santoso melaporkan keduanya atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: UGM sebut status guru besar Eddy Hiariej tidak serta merta dicabut
Berita Lainnya
Kepala BNPT berharap TNI makin kuat dan bersinergi
Sabtu, 5 Oktober 2024 17:05 Wib
Presiden Jokowi lantik Eddy Hartono menjadi Kepala BNPT
Rabu, 11 September 2024 9:50 Wib
Sekjen PAN: KIM ingin satu suara di Pilkada DKI Jakarta dan Jabar 2024
Minggu, 14 Juli 2024 17:46 Wib
KRI REM-331 tiba di Pearl Harbour ikuti Latihan Bersama Rimpac 2024
Kamis, 27 Juni 2024 9:35 Wib
KPK menerbitkan surat penyidikan baru Eddy Hiariej
Sabtu, 6 April 2024 9:17 Wib
Eddy Hiariej jadi ahli Prabowo-Gibran di MK ditolak Timnas AMIN
Kamis, 4 April 2024 10:50 Wib
Usai diperiksa KPK, pengacara dan aspri Wamenkumham bungkam
Rabu, 10 Januari 2024 18:58 Wib
Platform jagapemilu.com kawal demokrasi bersih
Sabtu, 6 Januari 2024 6:57 Wib