Bantul (ANTARA) - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kelurahan Karang Tengah dan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY.
"Ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah DIY, dimana kita bersama-sama merayakan langkah maju yang luar biasa dalam penanganan RTLH dan pembangunan kawasan permukiman," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Peninjauan dan Peresmian Penanganan RTLH Terintegrasi di Bukit Watu Gagak Bantul, Senin.
Gubernur mengatakan selama ini upaya Pemda DIY dalam menangani perumahan dan infrastruktur kawasan masih seringkali terfokus pada RTLH atau sekadar prasarana dan utilitas.
Namun, kata Sultan, sering tersebar dan tidak terintegrasi secara menyeluruh, akibatnya masih ada ketimpangan dalam pembangunan wilayah yang belum merata, dan banyak kawasan yang masih belum tertangani secara menyeluruh.
"Namun, di tahun 2023 terobosan terintegrasi terhadap penanganan RTLH telah kita laksanakan melalui Dana Keistimewaan (Danais) tahun ini," kata Raja Keraton Yogyakarta tersebut.
Lebih lanjut dia mengatakan, Penanganan RTLH Terintegrasi merupakan program baru dari Pemda DIY, bagaimana membantu warga masyarakat yang kurang mampu, yang punya rumah belum memenuhi syarat baik untuk lantainya dan juga sanitasinya.
"Mungkin airnya belum masuk, mungkin masalah tidak ada jendela dan sebagainya itu menjadi rumah yang tidak sehat, nah sekarang kita coba untuk terintegrasi, pemerintah punya program untuk toilet, tapi kalau air tidak masuk terus bagaimana, tidak mungkin keluarga itu akan bikin toilet," katanya.
Dengan demikian, kata Sultan, hal hal seperti ini menjadi bagian dari membangun kesadaran sehat bagi warga masyarakat, sebab kalau air masuk, ya, otomatis di dalam rumah ada toilet, terdapat kamar mandi, kemudian ada listrik dan sebagainya.
"Mungkin ini bisa jadi model yang perlu kita kembangkan untuk seluruh DIY, karena selama ini program program yang diselenggarakan itu sekadar rumah kurang bagus diperbaiki saja, tapi kebutuhan kebutuhan sarana lain belum tentu terintegrasi," katanya.
"Belum ada PLN, ya, tetap tidak ada listrik, tidak ada air, lha ini coba kita menjadi bagian dari integrasi bangun rumah baru mereka yang tidak mampu, tapi fasilitasnya juga ada," katanya.*
DIY resmikan penanganan RTLH Terintegrasi di Bantul
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Sekda DIY, Bupati Bantul dan pejabat terkait menandatangani prasasti peresmian Penanganan RTLH Terintegrasi di Bukit Watu Gagak Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Senin (18/12/2023). (ANTARA/Hery Sidik)
