Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprioritaskan isu strategis pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pelayanan infrastruktur dan perubahan iklim pada 2025 yang diselaraskan proyek strategis nasional.
Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kulon Progo, Selasa, mengatakan berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2017-2022, bahwa Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi pekerjaan rumah di masa depan yakni terkait sumber daya manusia terutama masalah kesehatan dan gizi di mana angka stunting masih relatif tinggi di angka 14,31 persen atau 3.157 anak di 2023, persoalan kemiskinan yang juga masih tinggi di angka 15,64 persen, pembangunan infrastruktur yang belum optimal dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik serta masalah pembiayaan pembangunan.
"Berbagai permasalahan, peluang, dan hambatan yang kita hadapi maka kami rumuskan beberapa isu strategis terkait pembangunan di Kulon Progo pada 2025, yakni sumber daya manusia, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pelayanan infrastruktur dan perubahan iklim," kata Ni Made dalam konsultasi publik terkait dengan Rancangan Awal Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Ia mengatakan pada periode awal RPJPD 2025-20245 nanti, Kulon Progo masih mempunyai peluang berupa proyek strategis nasional. Dengan telah beroperasinya secara penuh Bandara Internasional Yogyakarta yang akan didukung dengan pengembangan kawasan aerotropolis, disertai pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, rencana pengembangan kawasan Menoreh, pembangunan JJLS, rencana pembangunan jalan tol Kartasura - Yogyakarta (YIA Kulon Progo) dan Yogyakarta-Cilacap, pembangunan asrama haji, dan pembangunan Bendungan Kamijoro untuk penyediaan air minum bagi masyarakat.
"Pembangunan 2025 di Kulon Progo diselaraskan dengan proyek pembangunan strategis nasional," katanya.
Di sisi lain, lanjut Ni Made, kontrak karya penambangan pasir besi oleh PT JMI serta pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto dan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo belum dapat terwujud seperti yang diharapkan.
Tantangan Pemkab Kulon Progo adalah mengoptimalkan peluang tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan Kabupaten Kulon Progo di atas dalam mendorong pencapaian target-target kinerja daerah dalam RPJPD Kulon Progo 2025-2045.
Di samping itu perlu diingat bahwa penyusunan RPJPD 2025-2045 harus berpedoman pada RPJPN 2025-2045 serta RPJPD DIY 2025-2045.
"Keselarasan antara visi, misi, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan visi, misi pembangunan jangka panjang DIY maupun nasional harus dijaga," katanya.
Kepala Bappeda Kulon Progo Aris Nugraha mengatakan pembangunan 2025 ini merupakan tahap awal dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045
“Dalam forum ini diharapkan dapat mensinergikan pembangunan dengan proyek proyek strategis Nasional, proyek strategis DIY dan proyek strategis Kabupaten untuk mengoptimalkan pembangunan demi Kesejahteraan Masyarakat” kata Aris.
Pemkab Kulon Progo memprioritaskan pembangunan ekonomi 2025
Pemkab Kulon Progo menggelar konsultasi publik terkait dengan Rancangan Awal Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. (ANTARA/Sutarmi)
