Dinsos Gunungkidul mengelar pelatihan manajemen pengarusutamaan gender

id pengarusutamaan gender,Gunungkidul

Dinsos Gunungkidul mengelar pelatihan manajemen pengarusutamaan gender

Pelatihan manajemen pengarusutamaan gender di Gunungkidul. (ANTARA/HO-Dinsos P3 Gunungkidul)

Gunungkidul (ANTARA) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan pelatihan manajemen pengarusutamaan gender supaya pembangunan dan anggaran responsif gender.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul Sarjiyatmi di Gunungkidul, Selasa, mengatakan pelatihan manajemen pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

"Anggaran bisa dinikmati semua gender dilihat dari operasional dan modal pemeliharaan juga ada. Untuk itu, perlunya penguatan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar tujuan anggaran yang responsif gender dapat terlaksana," kata Sarjiyatmi.

Ia mengatakan belum banyak pelatih sumber daya manusia (SDM) tentang PUG. Selain itu, SDM OPD belum banyak yang mengikuti pelatihan, kecuali di e-learning.

"Harapannya, pembangunan di Gunungkidul memperhatikan keterlibatan gender," katanya.

Sarjiyatmi mengatakan Bappeda Gunungkidul juga telah menyiapkan berbagai program sasaran PUG.

Beberapa sasaran yang merupakan sasaran dibidik agar tidak ada ketimpangan isu gender, agar ini tidak terwujud ada sasaran bidik ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekuatan fisik laki-laki dan perempuan berbeda sehingga memiliki kebutuhan yang berbeda.

"Adapun sasarannya, yakni kelompok ibu hamil dan golongan anak-anak, ibu hamil, menyusui termasuk isu gender, termasuk disabilitas," katanya.

Sementara itu, evaluator PUG dari akademisi UII Yogyakarta Amin Nurohmah mengatakan disabilitas juga tidak hanya fisik, namun mental. Ada orang dengan disabilitas psikolosial (ODDP) belum banyak diperhatikan program-programnya.

"Setelah musrenbang ada forum gabungan ketika di forum gabungan, apakah sudah memperhatikan isu gender yang telah timbul," katanya.*