Jakarta (ANTARA) - Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Dr R Siti Zuhro menyatakan fatwa Nahdlatul Ulama (NU) pada masa Pemilihan umum (Pemilu) pertama tahun 1955 tentang zakat yang tidak boleh dipolitisasi bisa jadi pembelajaran.
"Ada relevansinya sampai sekarang, jadi NU berperan penting sampai mengeluarkan fatwa seperti itu, berarti Pengurus Besar NU sudah mengantisipasi dampak negatif kalau zakat ini dipolitisasi," kata Siti dalam diskusi secara daring bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tentang sejarah Pemilu 1955 yang diikuti di Jakarta, Rabu.
Ia menghubungkan fatwa tersebut dengan kondisi pada pemilu saat ini, dimana banyak terjadi bantuan sosial (sosial) yang dipolitisasi.
"Sekarang kan kita tahu, bansos dipolitisasi. Apa bedanya dengan maklumat seperti itu? Ini menarik karena NU saat itu sudah menjaga betul integritasnya. Jadi umat itu jangan dijejali dan disuapi dengan kepentingan-kepentingan sesaat untuk memenangkan suara," tuturnya.
Ia menegaskan relevansi fatwa NU dengan fenomena bansos bisa menjadi pembelajaran tentang pentingnya integritas dalam berpolitik.
"Ini relevan sekali dengan bansos. Kalau ini disampaikan sekarang dan menjadi bahan pembelajaran, bisa disampaikan bahwa ini lho, NU punya keberpihakan, punya empati yang luar biasa sampai menyampaikan bahwa tidak boleh zakat dipolitisasi. Jadi isu integritas itu nomor satu ternyata," ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BRIN ungkap fatwa NU soal zakat di Pemilu 1955, bisa jadi pembelajaran
BRIN sebut bisa jadi pembelajaran Fatwa NU Pemilu 1955 soal zakat
Arsip surat dari Pengurus Besar NU tentang larangan politisasi zakat pada masa Pemilu pertama tahun 1955. (ANTARA/HO-ANRI)
