Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan bahwa partai politik dan pasangan calon presiden - calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 seharusnya mengedukasi masyarakat terkait hasil hitung cepat (quick count).
Firman menjelaskan, semua pihak lebih baik mengedukasi masyarakat mengenai makna hitung cepat dalam pemilu dibanding sibuk mengklaim kemenangan atau menolak kekalahan bila hasil hitung cepat tidak menguntungkan masing-masing pihak.
"Jadi partai politik dan paslon, itu sebaiknya memang menurut saya memberikan pendidikan politik, ketimbang terlalu sibuk menolak atau menerima hasil quick count," kata Firman kepada ANTARA melalui telepon seluler di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, dengan memberikan pendidikan politik, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan tentang pelaksanaan hitung cepat yang berdasarkan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, dibanding berpikir negatif tentang lembaga survei yang melaksanakan tugasnya dalam pemilu.
Ia menjelaskan, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa hasil hitung cepat merupakan gambaran umum mengenai hasil penghitungan dalam pemilu dan datanya cenderung tidak jauh berbeda, dengan hasil hitung nyata atau real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Meski begitu, Firman menegaskan, hasil hitung cepat tentu punya kelemahan-kelemahan dalam setiap proses untuk mendapatkan hasilnya, sehingga ada yang disebut margin of error atau batas kesalahan.
Selain itu, setiap peserta pemilu juga harus mengimbau masyarakat agar bersabar menunggu hasil penghitungan akhir yang dikeluarkan KPU, guna menghindari potensi saling mengklaim kebenaran atau menyalahkan.
"Langkah yang terbaik selain memahami makna quick count adalah menunggu hasil real count dari KPU," kata peneliti senior itu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Peneliti BRIN: Parpol harus beri edukasi terkait hitung cepat
