Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyebutkan realisasi anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp40 triliun dari Rp51 triliun yang dialokasikan, atau setara 79,50 persen, per 15 Maret 2024.
Adapun anggaran Pemilu 2024 meliputi anggaran tahun jamak atau multiyears 2022, 2023 dan 2024.
"Total alokasi DIPA untuk Pemilu 2024 tahun jamak meliputi tahun 2022, 2023 dan 2024 sebesar Rp51.197.413.921.000, realisasinya sampai dengan 15 Maret 2024 adalah Rp40.700.079.867.583 atau setara dengan 79,50 persen," ujar Hasyim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Ia pun memperincikan alokasi DIPA pada 2022 sekitar Rp3.516.283.014.000 dengan realisasi Rp3.378.768.257.503 atau setara dengan 96,09 persen.
Lalu, sambung Hasyim, alokasi DIPA 2023 sebanyak Rp20.256.596.163.000. Realisasinya adalah 19.624.808.435.401 atau setara dengan 96,88 persen.
Alokasi DIPA 2024 sampai dengan 15 Maret 2024 adalah Rp27.424.534.744.000. Kemudian, realisasinya sampai dengan 15 Maret 2024 adalah Rp17.696.503.174.679 atau setara dengan 64,53 persen.
Sebelumnya, Rabu (20/3), KPU RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres-Cawapres terpilih pada Pilpres 2024.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPU sebut realisasi anggaran Pemilu 2024 capai Rp40 triliun
Berita Lainnya
Polres Kulon Progo raih penghargaan penyelenggara pelayanan publik
Selasa, 10 Desember 2024 19:56 Wib
Komisi II DPR RI apresiasi digitalisasi data pertanahan di BPN DIY
Minggu, 8 Desember 2024 19:25 Wib
Kemlu RI: Situasi Korsel berangsur pulih, evakuasi WNI tidak diperlukan
Kamis, 5 Desember 2024 20:04 Wib
Presiden Prabowo siapkan kajian PPN tidak hanya satu tarif
Kamis, 5 Desember 2024 16:58 Wib
Anggota DPR RI meminta pembatalan kenaikan PPN
Kamis, 5 Desember 2024 13:23 Wib
RI-Thailand memperkuat hubungan bilateral di bawah kepemimpinan baru
Kamis, 5 Desember 2024 12:12 Wib
RI dan Australia perlu atasi isu hukum tentang pemindahan narapidana
Rabu, 4 Desember 2024 5:36 Wib
Komisi VII DPR usulkan ANTARA, TVRI dan RRI digabung menjadi satu lembaga
Senin, 2 Desember 2024 18:44 Wib