Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan diskon tarif tol rencananya diterapkan di Tol Trans Jawa oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pada mudik Lebaran tahun ini.
Anggota BPJT dari Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan, diskon tarif tol merupakan kompetensinya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), kemarin Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) sudah berkirim surat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menginformasikan bahwa akan ada diskon tarif tol dengan kisaran maksimal 20 persen dari yang ada.
"Dari informasi yang diterima Kementerian PUPR akan ada diskon tarif dari BUJT dengan kisaran maksimal 20 persen di Tol Trans Jawa," ujar Tulus di Jakarta, Kamis.
Ia juga menambahkan bahwa pengumuman resmi terkait pemberlakuan diskon tarif tol dilakukan oleh masing-masing BUJT.
"Saya kira sebelum H-7 mestinya sudah bisa diumumkan," ujarnya.
Mengingat kendaraan sumbu tiga atau lebih dibatasi dalam masa mudik Lebaran, maka kendaraan pribadi menjadi mayoritas kendaraan pada mudik lebaran.
Menurut Tulus, asumsinya diskon tarif tol diberlakukan untuk mengurai kemacetan, sehingga pemudik bisa mudik lebih awal dengan adanya diskon tersebut, karena tarif tol menjadi lebih murah.
"
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPJT PUPR: Diskon tarif diterapkan di Tol Trans Jawa pada Lebaran
Berita Lainnya
Pemkab Sleman terima penghargaan Perlindungan Konsumen dari Kemendag
Senin, 18 November 2024 19:23 Wib
Kementerian ATR/BPN gandeng Kementerian Pertahanan-BIN cegah tindak pidana pertanahan
Minggu, 17 November 2024 11:01 Wib
Indonesia ajukan tiga warisan budaya takbenda ke UNESCO
Minggu, 17 November 2024 5:18 Wib
Kunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron tekankan penataan SDM yang adil
Selasa, 12 November 2024 11:50 Wib
Menkeu pangkas 50 persen anggaran dinas kementerian/lembaga
Senin, 11 November 2024 15:25 Wib
Kementerian ATR/BPN siap dukung program 3 juta rumah
Minggu, 10 November 2024 16:09 Wib
Kemenkeu dukung pemanfaatan lahan BLBI bagi program 3 juta rumah
Jumat, 8 November 2024 5:21 Wib
Menteri Hukum: Presiden minta "review" peraturan tak mendukung empat hal
Senin, 4 November 2024 14:03 Wib