KPU Gunungkidul mengingatkan PPK bekerja secara profesional

id PPK,Pilkada,KPU Gunungkidul,Gunungkidul

KPU Gunungkidul mengingatkan PPK bekerja secara profesional

Bupati Gunungkidul Sunaryanta melantik PPK untuk Pilkada 2024. ANTARA/HO-Humas Pemkab Gunungkidul.

Gunungkidul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat bekerja secara profesional, berintegritas dan independen.

Ketua KPU Gunungkidul Asih Nuryanti di Gunungkidul, Kamis, mengatakan jumlah panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dilantik hari ini sebanyak 90 orang karena setiap kecamatan/kapanewon sebanyak lima orang, sedangkan jumlah di Gunungkidul ada 18 kapanewon.

"Kami mengingatkan kepada PPK untuk menjalankan tugas dengan baik," kata Asih.

Ia mengatakan PPK menjadi ujung tombak tahapan pilkada khususnya di kapanewon. KPU Gunungkidul tegas menghimbau PPK terlantik untuk tegak lurus terhadap perintah pimpinan, serta mematuhi pakta integritas serta tidak boleh ikut berkampanye.

"Saya tegaskan bagi PPK yang melanggar pakta integritas sanksi sudah tertulis jelas," katanya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan sukses atau tidaknya pelaksanaan pilkada salah satunya di tangan PPK ini.

"Sehingga tegas kami pesankan jaga kode etik dan integritas," katanya.

Ia mengatakan Pilkada 2024 adalah pilkada serentak yang diikuti sejumlah daerah di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan di daerah akan menjadi prestasi terhadap wilayah itu sendiri. Sehingga seluruh tahapan Pilkada harus diikuti dengan baik dan cermat.

"PPK ini mempunyai tanggung jawab besar, dalam melaksanakan dan mengendalikan seluruh tahapan," katanya.

Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan Data Informasi Pemilih KPU DIY Zainuri Ikhsan mengatakan PPK harus cermat betul utamanya terhadap proses pencocokan data pemilih. Selain itu PPK ditegaskan untuk mencermati data pemilih yang meninggal dunia.

"Yang tidak kalah penting jangan sampai kita melewatkan warga yang datang untuk menggunakan hak pilih serta fenomena banyaknya mutasi penduduk," kata Zainuri.